Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Makassar Kota Tata Kelola Terbaik

Capaian ini menempatkan Kota Daeng sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia.

Humas Pemkot Makassar
TERIMA PENGHARGAAN - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin terima penghargaan dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/4/2026). Makassar menjadi salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik di Indonesia. 

Selain itu, posisi Makassar sebagai kota metropolitan dan pusat perdagangan serta jasa di kawasan timur Indonesia turut memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemampuan pembiayaan pembangunan.

“Kita satu-satunya di Indonesia Timur masuk kategori tinggi,” katanya.

Di sisi lain, digitalisasi pelayanan publik juga menjadi salah satu keunggulan Makassar.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kota aktif mendorong sistem layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rahmat berharap capaian ini dapat terus dipertahankan, sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, ukuran utama keberhasilan pemerintahan tetap terletak pada kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan warga.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebelumnya menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih.

Ia menegaskan capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama seluruh elemen di Kota Makassar.

Penghargaan ini tidak hanya hasil kerja pemerintah kota, tetapi juga kolaborasi dengan DPRD Makassar, Forkopimda, serta dukungan penuh masyarakat.

Appi menilai prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan. 

Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat.

Appi menegaskan, capaian tersebut menunjukkan arah pembangunan Kota Makassar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Otonomi Timpang

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Arman Suparman, menilai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah belum ideal, meski otonomi daerah sudah memasuki 30 tahun.

“Belum (ideal). Karena hubungan pusat dan daerah sekarang itu, kontrol pemerintah pusatnya itu sangat besar,” ujar Arman, Senin (27/4/2026).

Sumber: Tribun Timur
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved