Penyebab Makassar Tembus Predikat Pemerintahan Berkinerja Tinggi, Ungguli Banyak Kota Besar

Ringkasan Berita:

• Kota Makassar meraih penghargaan nasional dengan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan kategori tinggi pada Hari Otonomi Daerah 2026.
• Makassar konsisten berada di papan atas nasional, termasuk masuk 10 besar kota terbaik dan menjadi satu-satunya dari Indonesia Timur dengan predikat tinggi.
• Keberhasilan ini ditopang oleh kekuatan ekonomi daerah, kapasitas fiskal, inovasi layanan publik, serta digitalisasi pemerintahan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kota Makassar lagi-lagi mencatatkan capaian positif di tingkat nasional. 

Makassar sabet penghargaan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kategori tinggi.

Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Prestasi tersebut menambah daftar pengakuan nasional yang diraih Makassar dalam beberapa tahun terakhir di bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Capaian ini juga menunjukkan posisi Makassar di level nasional bukan muncul secara tiba-tiba. 

Kota terbesar di Indonesia Timur itu tercatat cukup konsisten berada di papan atas dalam evaluasi pemerintah pusat.

Pada 2019, Makassar bahkan pernah meraih peringkat pertama nasional kategori kota dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 

Saat itu, Makassar mengungguli sejumlah kota besar lain di Indonesia.

Setelah itu, Makassar kembali masuk jajaran daerah berprestasi nasional pada tahun-tahun berikutnya. 

Baca juga: Kebijakan WFA Dihapus, Pegawai Pemkot Makassar Masuk Kantor Senin-Kamis

Konsistensi tersebut menjadi indikator bahwa sistem pemerintahan di kota ini terus berjalan kompetitif.

Memasuki 2024, Makassar kembali meraih posisi tiga besar nasional dalam kategori kota terbaik penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Raihan itu memperkuat reputasi Makassar sebagai daerah dengan tata kelola yang dinilai baik.

Pada tahun 2025, Makassar juga kembali memperoleh predikat status kinerja tinggi. 

Artinya, tren positif kota ini terus terjaga dari tahun ke tahun.

Tahun ini, Makassar kembali mempertahankan capaian itu melalui EPPD 2025 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024 dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota secara nasional tanggal 9 Oktober 2025. 

Untuk tingkatan provinsi, hanya ada enam yang masuk kategori tinggi. 

Antara lain Provinsi DKI Jakarta (3,6762), Jawa Barat (3,6624), DI Yogyakarta (3,4875), Jawa Timur (3,4695), Kalimantan Selatan (3,4423), dan Jawa Tengah (3,4404). 

Provinsi Sulawesi Selatan berada di peringkat 19 dari 34 provinsi. 

Skor Sulsel hanya diangka 2,9283 dengan kategori sedang. 

Sementara untuk tingkat kabupaten, hanya Bone yang mendapat penghargaan dengan kategori tinggi. 

Bone berada di peringkat 19 dari 415 Kabupaten se Indonesia, dengan skor 3,4691.

Kemudian tingkat pemerintah kota, Makassar satu-satunya di Indonesia Timur yang masuk 10 besar. 

Makassar meraih predikat tinggi dengan peringkat kedelapan dari 93 pemerintah kota. Skornya mencapai 3,6171. 

"Kita satu-satunya di Indonesia Timur yang masuk kategori tinggi," ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar, Rahmat. 

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kombinasi beberapa faktor.

Mulai dari kekuatan ekonomi daerah, kapasitas fiskal (PAD), inovasi layanan publik, hingga konsistensi birokrasi dalam menyusun laporan kinerja.

Selain itu, Makassar sebagai kota metropolitan memiliki keunggulan sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan timur Indonesia.

Hal itu memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemampuan pembiayaan pembangunan.

Di sisi lain, digitalisasi pelayanan publik juga dinilai menjadi salah satu kekuatan Makassar. 

"Pemerintah kota dalam beberapa tahun terakhir aktif mendorong sistem layanan berbasis teknologi," katanya. 

Ia berharap, Makassar mampu mempertahankan tren prestasi tersebut sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan warga. 

Sebab ukuran utama keberhasilan pemerintahan tetap terletak pada pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersyukur atas capaian yang diraih Makassar.

"Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik," katanya.

Ia mengatakan penghargaan itu menjadi hasil kerja bersama seluruh unsur di Kota Makassar.

"Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja kami pemerintah kota saja, tetapi juga hasil kolaborasi dengan rekan-rekan DPRD, Forkopimda, dan yang paling penting dukungan seluruh masyarakat Kota Makassar," jelas Politisi Golkar ini.

Munafri menilai capaian tersebut menjadi dorongan bagi jajaran Pemkot Makassar untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan.

"Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja," katanya.

Ia menegaskan prestasi itu menunjukkan arah pembangunan Kota Makassar berjalan sesuai target. 

Berikut ini para penerima penghargaan EPPD 2025 Kategori Tinggi:

Provinsi
1. DKI Jakarta
2. DI Yogyakarta
3. Jawa Barat
4. Jawa Timur
5. Kalimantan Selatan

Kabupaten
1. Bandung
2. Bangli
3. Banyuwangi
4. Bojonoegoro
5. Banyumas
6. Gianyar
7. Gresik
8. Hulu Sungai Selatan
9. Indramayu
10. Jombang
11. Malang
12. Nganjuk
13. Ngawi
14. Purbalingga
15. Sidoarjo

Kota
1. Bandung
2. Blitar
3. Denpasar
4. Makassar
5. Salatiga
6. Semarang
7. Surabaya
8. Tangerang
9. Tangerang Selatan.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Siti Aminah