Serbuan Pengusaha Gabah Luar Daerah, 21 Penggilingan Padi Bulukumba Terancam 'Lumpuh'

Meski demikian, FPPLB menilai perlu adanya payung kebijakan yang lebih konkret.

Untuk itu, mereka mendesak DPRD Kabupaten Bulukumba segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Satgas Pangan, Bulog, Dinas Pertanian, dan Dinas Perdagangan.

“DPRD perlu segera memanggil pihak-pihak terkait. Kita butuh pengawasan ketat di lapangan agar aliran gabah keluar daerah tidak sampai menguras cadangan pangan lokal," kara Mas’ud.

"Jangan sampai saat puncak kemarau nanti, lumbung kita kosong karena semua sudah diangkut keluar,” tegasnya.

FPPLB menekankan, koordinasi lintas sektor penting untuk memastikan ketersediaan gabah di tingkat petani dan penggilingan lokal, sekaligus menjaga persaingan harga tetap sehat agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah.

Hal senada disampaikan Abbana, perwakilan FPPLB lainnya.

Menurutnya, koordinasi juga perlu memastikan Bulog mampu bersaing secara adaptif dalam menyerap gabah lokal sebagai cadangan pangan pemerintah.

“Kami ingin ada solusi di mana petani tetap sejahtera dengan harga yang layak, penggilingan lokal tetap beroperasi, dan masyarakat Bulukumba tidak harus membeli beras dengan harga tinggi karena stok lokal habis dibawa keluar daerah,” kata Abbana.

 Nirfawana, seorang pengusaha penggilingan padi di Kecamatan Mariorennu juga menyampaikan kekhawatiran serupa. 

Ia menilai kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya aktivitas penggilingan dan keterbatasan bahan baku gabah di tingkat lokal.

“Jika serbuan pengusaha luar ke petani terus dibiarkan, penggilingan lokal bisa mati,” ujarnya. (*)