Serbuan Pengusaha Gabah Luar Daerah, 21 Penggilingan Padi Bulukumba Terancam 'Lumpuh'

TRIBUN-TIMUR.COM, BULUKUMBA – Pengusaha gabah lokal di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengungkapkan kekhawatiran terhadap terancamnya pasokan gabah ke pabrik penggilingan padi lokal. 

Saat ini, tercatat 21 unit penggilingan padi yang tersebar di sejumlah kecamatan di Bulukumba.

21 unit penggilingan padi itu berpotensi kehilangan bahan baku dari petani.

Kondisi tersebut dipicu masuknya pengusaha gabah dari luar daerah, termasuk dari Pulau Jawa, yang langsung membeli gabah ke tingkat petani dengan harga lebih tinggi.

Akibatnya, banyak petani memilih menjual gabahnya kepada pengusaha luar tersebut, sehingga pasokan gabah tidak lagi masuk ke penggilingan lokal di Bulukumba.

“Petani memang bisa mendapat keuntungan lebih besar, tetapi sifatnya hanya sesaat," kata Mas’ud Harun perwakilan Forum Penggiling Padi Lokal Bulukumba (FPPLB), Rabu (29/4/2026).

"Dampaknya justru merugikan kami karena gabah dibawa keluar Bulukumba dan diolah di daerah lain,” jelasnya.

Mas’ud menjelaskan, masuknya pengusaha gabah dari luar daerah berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang.

Jika pasokan gabah ke penggilingan lokal terus berkurang, maka produksi pabrik tidak bisa berjalan optimal.

Dampak lanjutannya adalah berkurangnya jam kerja, bahkan ancaman pemutusan kerja bagi karyawan dan buruh penggilingan.

Ancaman tersebut semakin berat dengan potensi dampak fenomena El Nino.

Di Bulukumba, lebih dari 2.000 hektare lahan pertanian disebut berisiko terdampak jika musim kemarau datang lebih cepat tahun ini.

Perlu Payung Kebijakan dan Pengawasan Ketat

Aspirasi ini, kata Mas’ud, telah disampaikan kepada Bupati Bulukumba, A. Muchtar Ali Yusuf.

FPPLB mengapresiasi respons cepat bupati yang telah meneruskan persoalan tersebut kepada Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.

Meski demikian, FPPLB menilai perlu adanya payung kebijakan yang lebih konkret.

Untuk itu, mereka mendesak DPRD Kabupaten Bulukumba segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Satgas Pangan, Bulog, Dinas Pertanian, dan Dinas Perdagangan.

“DPRD perlu segera memanggil pihak-pihak terkait. Kita butuh pengawasan ketat di lapangan agar aliran gabah keluar daerah tidak sampai menguras cadangan pangan lokal," kara Mas’ud.

"Jangan sampai saat puncak kemarau nanti, lumbung kita kosong karena semua sudah diangkut keluar,” tegasnya.

FPPLB menekankan, koordinasi lintas sektor penting untuk memastikan ketersediaan gabah di tingkat petani dan penggilingan lokal, sekaligus menjaga persaingan harga tetap sehat agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah.

Hal senada disampaikan Abbana, perwakilan FPPLB lainnya.

Menurutnya, koordinasi juga perlu memastikan Bulog mampu bersaing secara adaptif dalam menyerap gabah lokal sebagai cadangan pangan pemerintah.

“Kami ingin ada solusi di mana petani tetap sejahtera dengan harga yang layak, penggilingan lokal tetap beroperasi, dan masyarakat Bulukumba tidak harus membeli beras dengan harga tinggi karena stok lokal habis dibawa keluar daerah,” kata Abbana.

 Nirfawana, seorang pengusaha penggilingan padi di Kecamatan Mariorennu juga menyampaikan kekhawatiran serupa. 

Ia menilai kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya aktivitas penggilingan dan keterbatasan bahan baku gabah di tingkat lokal.

“Jika serbuan pengusaha luar ke petani terus dibiarkan, penggilingan lokal bisa mati,” ujarnya. (*)