Gaji di Bawah UMP Masih Marak di Bulukumba, Aktivis Buruh Minta Pemerintah Bertindak

Ringkasan Berita:

• Aktivis buruh menemukan masih ada perusahaan yang menggaji karyawan di bawah UMP serta tidak memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
• Aktivis buruh mendesak pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat untuk memperketat pengawasan perusahaan dan menolak kebijakan PHK terhadap pekerja.

TRIBUN-TIMUR.COM, BULUKUMBA – Aktivis buruh di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), mendesak pemerintah kabupaten dan provinsi untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah tersebut.

Desakan ini muncul setelah ditemukannya sejumlah perusahaan yang diduga masih menggaji karyawan di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Selain itu, beberapa perusahaan juga dinilai mengabaikan kewajiban memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

“Masih banyak perusahaan di Bulukumba yang menggaji karyawan di bawah standar UMP dan tidak menjamin BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan," kata Ketua Partai Buruh Bulukumba Muh Asdar Sakka, Rabu (29/4/2026).

"Padahal para pekerja ini menghadapi risiko kerja yang tinggi,” jelasnya.

Atas kondisi tersebut, Asdar meminta Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Provinsi Sulsel inspeksi pabrik-pabrik dan perusahaan di Bulukumba.

Selain soal upah dan jaminan sosial, Asdar juga menyoroti kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dinilainya merugikan pekerja.

Ia meminta agar pemerintah pusat turut menekan perusahaan agar tidak mudah menerapkan PHK.

“Kami juga meminta pemerintah pusat agar menegaskan kepada perusahaan untuk tidak menerapkan PHK terhadap karyawan,” ujar Asdar.

Asdar menambahkan, Bulukumba merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja.

Bahkan, banyak perusahaan yang memiliki kantor pusat atau cabang operasional di wilayah ini.

Meski demikian, ia mengakui masih terbatasnya lapangan pekerjaan membuat sebagian warga Bulukumba memilih merantau ke luar daerah.

Oleh karena itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang investasi seluas-luasnya demi menciptakan lapangan kerja baru.

Sementara itu, secara terpisah, aktivis AGRA Bulukumba tengah mempersiapkan aksi peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei.