Mahasiswa Kepung DPRD Bulukumba, Protes Legislator Kelola Dapur MBG

TRIBUN-TIMUR.COM - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Bulukumba, Senin (6/10/2025), menuntut transparansi dan evaluasi terhadap pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Massa menyoroti dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG yang dinilai menyalahi fungsi legislatif.

Aksi dimulai dari kantor Dinas Kesehatan Bulukumba di Jalan Lanto Dg Pasewang, sebelum massa bergerak menuju gedung DPRD.

Di depan kantor wakil rakyat tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan program MBG yang menurut mereka tidak sesuai prosedur.

Koordinator aksi, Muhammad Andri, menegaskan keterlibatan oknum anggota DPRD Bulukumba dalam pengelolaan dapur MBG adalah bentuk penyalahgunaan wewenang.

Menurutnya, anggota DPRD seharusnya berperan sebagai pengawas program, bukan sebagai pelaksana teknis di lapangan.

"Kami protes keras terhadap oknum anggota DPRD Bulukumba yang ikut mengelola dapur MBG. Ini jelas menyalahi tugas dan fungsinya sebagai legislatif," kata Andri saat berorasi di depan kantor DPRD Bulukumba.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) di sejumlah dapur MBG.

Mereka menuntut agar dapur yang tidak memenuhi standar, termasuk yang menyajikan makanan tidak layak konsumsi, segera ditutup.

"Kami minta pemerintah menutup dapur MBG yang menyalahi aturan, termasuk dapur di Kecamatan Kajang yang menyajikan makanan berulat," tegas Andri.

PMII juga mendorong agar seluruh dapur MBG mengantongi sertifikasi higienis dan benar-benar memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), bukan justru menjadi ladang proyek bagi politisi.

"Program presiden ini harusnya menjadi sarana pemberdayaan UKM, bukan justru dikelola oleh anggota dewan. Ini tidak sesuai dengan semangat awal program," tambahnya.

Aksi mahasiswa ini diterima oleh dua anggota DPRD Bulukumba, Syarifuddin dari Partai NasDem dan H Bachtiar Ilham.

Menanggapi tuntutan tersebut, Syarifuddin menyatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

"Kami akan teruskan aspirasi ini ke pimpinan DPRD. Terkait dapur MBG yang bermasalah, memang ada beberapa yang sudah ditutup sementara," ujar Syarifuddin.

Ia membenarkan bahwa dapur MBG di Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, serta dapur di Kecamatan Bontobahari telah ditutup sementara karena diduga tidak memenuhi standar operasional.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung gizi siswa di sekolah.

Namun pelaksanaannya di sejumlah daerah, termasuk Bulukumba, mulai mendapat sorotan publik terkait transparansi dan pengelolaannya.(*)