900 Petugas Sensus Ekonomi 2026 Mulai Bertugas di Bone, Bupati Tekankan Akurasi Data

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 900 petugas Sensus Ekonomi 2026 resmi diterjunkan di Kabupaten Bone mendata masyarakat dan pelaku usaha mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
• Petugas telah dibekali pelatihan khusus sebelum turun ke lapangan.
• Pendataan door to door di seluruh wilayah Bone, mencakup usaha mikro hingga usaha besar.

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Sebanyak 900 petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bone resmi bertugas masyarakat dan pelaku usaha.

Pelepasan petugas dipimpin Bupati Bone Andi Asman Sulaiman pada kegiatan Pencanangan dan Pelepasan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Minggu (14/6/2026).

Lokasinya di Jalan Petta Punggawa, Kecamatan Tanete Riattang, Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Andi Asman Sulaiman secara simbolis menyematkan atribut kepada salah satu petugas.

Andi Asman tampil mengenakan kemeja batik lengan panjang bernuansa krem dengan motif cokelat dan hitam dipadukan peci hitam.

Ia tampak didampingi sejumlah pejabat daerah diantaranya Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone Abdi Amin, Kasrem 141/Toddopuli.

Prosesi itu turut disaksikan unsur Forkopimda.

Penyematan tersebut menjadi tanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bone.

Andi Asman Sulaiman menegaskan, sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

"Sensus ekonomi adalah pendataan sekaligus pemetaan yang menjadi dasar arah kebijakan pemerintah. Kepastian data sangat ditentukan oleh para petugas yang turun langsung ke lapangan," ujarnya.

Pendataan menjangkau seluruh pelaku ekonomi mulai dari usaha mikro, usaha kecil, hingga sektor usaha yang lebih besar.

Data yang terkumpul nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun program pembangunan dan pemerataan ekonomi.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat agar proses pendataan berjalan lancar.

Kata Andi Asman, masih banyak masyarakat yang ragu memberikan informasi karena khawatir terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Karena itu, petugas diminta mampu menjelaskan tujuan pendataan serta menjaga kerahasiaan data responden.