DPRD Bone Bimtek ke Bandung saat Prabowo Gaungkan Hemat Anggaran, Warga Protes Keras

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Beberapa anggota DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bimbingan teknis (bimtek) di luar daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selama empat hari, mulai 23 hingga 26 April 2026.

Informasi yang dihimpun menyebutkan tidak seluruh anggota DPRD Bone mengikuti kegiatan.

DPRD Bone memiliki 45 anggota tersebar di 12 partai politik.

Sebagian memilih tidak hadir, sementara lainnya tetap mengikuti rangkaian bimtek hingga selesai.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti berapa jumlah anggota DPRD Bone yang mengikuti kegiatan, termasuk total anggaran.

Selain itu, belum ada penjelasan resmi terkait materi yang dibahas maupun alasan pemilihan lokasi kegiatan di luar Sulawesi Selatan, di tengah upaya penghematan anggaran daerah.

Secara umum, kegiatan bimbingan teknis bagi anggota legislatif bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan di luar daerah kerap menjadi sorotan, terlebih saat pemerintah sedang mendorong efisiensi penggunaan anggaran.

Seorang anggota DPRD Bone, Andi Muhammad Fadel, menyebut keikutsertaan dalam bimtek merupakan bagian dari komitmen peningkatan kualitas kinerja.

“Alhamdulillah, beberapa anggota DPRD Kabupaten Bone mengikuti kegiatan bimbingan teknis di Bandung guna memperkuat peran dalam pengawasan APBD dan akuntabilitas pemerintahan daerah,” ujarnya melalui unggahan di akun Facebooknya @Andi Muhammad Fadel, Minggu (26/4/2026).

“Kami turut hadir sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas diri dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, warga Bone memberikan kritik keras terkait diadakannya kegiatan tersebut.

Warga Kecamatan Tanete Riattang, Rahmat (34) menilai kegiatan peningkatan kapasitas memang penting, namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Kalau memang untuk peningkatan kinerja itu bagus, tapi waktunya harus tepat. Sekarang kan lagi efisiensi,” ujarnya.

Sementara itu, Nuraini (41) mempertanyakan urgensi pelaksanaan kegiatan di luar daerah.

“Kenapa harus jauh-jauh ke Bandung? Apakah tidak bisa dilaksanakan di Sulawesi Selatan saja agar lebih hemat?” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Tribun Timur masih berupaya menghubungi Sekretariat DPRD Bone (Sekwan) untuk memperoleh konfirmasi resmi, namun belum mendapatkan respons.

Prabowo Hemat

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp308 triliun setelah memberlakukan kebijakan efisiensi dengan memangkas pos-pos belanja yang tidak produktif.

Menurutnya, efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bertujuan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026).

"Waktu pertama kita lakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pusat sebagian besar ya. Dan dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua Rp308 triliun ini, kalau tidak dipotong ini ke arah korupsi," ungkapnya.

Prabowo mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara.

Ia menyebut ICOR Indonesia berada di angka level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).

Tingginya angka ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain.

Dengan APBN yang mendekati Rp 3.700 triliun (US$230 miliar), Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30 persen atau setara US$75 miliar.

Prabowo menyebut efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal.

Ia menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial.

Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.

Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.

Dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi dalam berbagai sektor.

a mencontohkan sejumlah kebijakan yang diterapkan di negara lain, seperti pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).

"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," ungkapnya. (*)