KI Desak BKAD Bone Transparan Soal THR ASN, Singgung Posisi Sekda Ketua TAPD

Ringkasan Berita:

• Fauziah Erwin meminta BKAD Bone transparan soal THR ASN
• Informasi mengenai anggaran THR merupakan bagian dari informasi publik yang seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat tanpa harus menunggu permintaan dari media
• Fauziah juga menyinggung posisi Sekretaris Daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran daerah

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan Fauziah Erwin meminta Pemerintah Kabupaten Bone, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), agar transparan terkait anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, informasi mengenai anggaran THR merupakan bagian dari informasi publik yang seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat tanpa harus menunggu permintaan dari media.

“Publikasi THR ini harusnya kooperatif dan inisiatif datang dari pemerintah. Jangan sampai harus dikejar oleh media baru kemudian dipublikasikan,” ujarnya saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, via telfon Kamis (5/3/2026).

Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi tersebut merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Fauziah juga menyinggung posisi Sekretaris Daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran daerah.

Ia menjelaskan bahwa Sekda merupakan pimpinan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga sangat memahami perencanaan hingga realisasi anggaran pemerintah daerah, termasuk terkait pembayaran THR ASN.

“Saya ragu Sekda tidak tahu. Pasti Sekda tahu karena Sekda adalah pimpinan TAPD. Jadi anggaran dari pusat atau provinsi berapa, kemudian dialokasikan untuk apa saja, itu pasti diketahui,” katanya.

Diketahui, di Kabupaten Bone jabatan Penjabat Sekretaris Daerah sekaligus Kepala BKAD saat ini dijabat oleh Andi Tenriawaru.

Selain itu, Fauziah berharap pemerintah daerah dapat segera menyampaikan informasi tersebut kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kalau data ini dibuka, justru melindungi pemerintah dari tuduhan miring atau hoaks yang beredar,” tandasnya.

Sebelumnya, Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu komponen pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pemerintah daerah menjelang hari raya keagamaan.

 Karena itu, kepastian besaran THR setiap tahun selalu dinantikan para ASN.

Pada 2025 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menyiapkan anggaran THR sebesar Rp52 miliar. 

Namun untuk tahun 2026, hingga kini Pemkab Bone belum merilis secara terbuka besaran anggaran yang akan digelontorkan.

Upaya konfirmasi telah dilakukan sejak 24 Februari 2026.

 Reporter mencoba menghubungi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone, Andi Tenriawaru, melalui sambungan telepon hingga beberapa kali, namun tak mendapat respons.

 Konfirmasi juga diarahkan ke Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BKAD Daramatasia serta Kepala Bidang Perbendaharaan Firman Nurdin.

Sejumlah pejabat di lingkup BKAD terkesan saling menunjuk dan enggan membeberkan rincian anggaran THR 2026 tersebut.

 Padahal, upaya permintaan informasi juga telah disampaikan kepada Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin,.

“Walaikum Salam Wr-Wb, coba tanya ke Ibu Sekda,” tulis Andi Akmal Pasluddin kepada Tribun Timur, Selasa (3/3/2026).

Reporter juga sempat menemui Kepala BKAD dalam acara buka puasa bersama di Rumah Jabatan Bupati Bone, Senin (2/3/2026). 

Saat itu, Andi Tenri berjanji akan memberikan data yang dimaksud.

 Namun hingga beberapa kali dihubungi kembali, data tersebut tak kunjung diberikan.

Konfirmasi kemudian dilayangkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bone, Anwar.

“Saya konfirmasi ke Kepala BKAD, karena teknis sekali perhitungan anggaran. Saya hubungi bu Sekda,” tulis Anwar melalui pesan WhatsApp, Selasa (3/3/2026).

“Besokpi Pak Kadis, harap maklum pak,” sambung Anwar meneruskan pesan singkat dari pejabat terkait.

Pada Kamis, (5/3/2026) reporter memenuhi undangan untuk datang ke ruang kerja Pj Sekda Bone yang juga merupakan Kepala BKAD. 

Reporter sempat diminta menunggu lebih dari satu jam, namun pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat.

Melalui pesan singkat, Andi Tenriawaru kembali mengarahkan reporter ke Sekretaris BKAD.

“Bisaki ke Sekban dulu bu Cia (Daramatasia) ke ruangannya maki sj bu, adaji,” terangnya.

Reporter akhirnya menemui Daramatasia di ruangannya. Namun, data yang diberikan hanyalah rincian THR tahun 2025.

Ia mengaku belum mengetahui besaran THR 2026 karena belum ada turunan kebijakan dari pemerintah pusat, meski Peraturan Pemerintah terkait THR telah diterbitkan pada 2 Maret lalu.

Merasa terus diarahkan tanpa kepastian informasi yang jelas, reporter akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait besaran anggaran THR ASN Kabupaten Bone tahun 2026.