Pemkab Bone Terima LHP BPK Semester II 2025

Ringkasan Berita:

• Pemkab Bone menerima LHP Semester II 2025 dari BPK RI Sulsel, Kamis (15/1/2026). 
• Laporan mencakup pemeriksaan kinerja dan tujuan tertentu, termasuk efektivitas penyelenggaraan data pokok pendidikan. 
• Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan komitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK demi memperkuat tata kelola keuangan dan pelayanan publik.

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE -  Pemerintah Kabupaten Bone menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2025.

Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyerahan LHP ini menjadi bagian dari upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

Penyerahan LHP berlangsung di Ruang Auditorium Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (15/1/2026).

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, hadir mewakili Pemkab Bone untuk menerima LHP sekaligus menandatangani berita acara serah terima.

Turut hadir Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong.

Penyerahan LHP ini diikuti para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

“BPK berkomitmen mengawal pengelolaan anggaran negara dan daerah agar digunakan secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan.

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkab Bone.

“LHP BPK ini menjadi rujukan utama dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” katanya.

Ia menyebut, seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti secara serius untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kinerja perangkat daerah.

“Kami ingin pengelolaan keuangan daerah benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Bone, LHP yang diterima mencakup hasil Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Data Pokok Pendidikan.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan di bidang pendidikan pada Tahun 2024 dan 2025. (*)