1871 Nakes Sukarela Bone Belum Masuk Data BKN, Harapan Diangkat PPPK Kandas

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE -Sebanyak 1871 Tenaga kesehatan (nakes) sukarela di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, belum masuk dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kabupaten Bone berada di bagian tengah hingga timur Provinsi Sulawesi Selatan.  

Akibatnya, mereka tidak memiliki peluang diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu.

Mereka masih berstatus non-ASN dan ditempatkan sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kepala Dinas Kominfo Bone, Anwar, menyebut status tersebut menjadi solusi sementara sejak pemerintah pusat membuka penerimaan PPPK.

“Waktu itu solusi yang ditempuh adalah dengan mengakomodir mereka sebagai pegawai BLUD,” ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Senin (8/9/2025).

Baca juga: Ribuan Nakes Sukarela di Bone Tagih Janji Bupati Soal PKD

Pemkab Bone tetap membutuhkan tenaga kesehatan dalam jumlah dan jenis tertentu untuk mendukung pelayanan masyarakat.

Karena itu, pihaknya berencana melakukan asesmen guna memastikan ketersediaan SDM sesuai kebutuhan.

“Assessment ini penting agar tenaga diterima betul-betul sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan,” katanya.

Perekrutan tenaga kesehatan juga akan difokuskan pada pelayanan di desa, terutama wilayah dengan angka stunting tinggi.

Kebutuhan tenaga tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga dari peran strategis mereka dalam mendukung program kesehatan prioritas.

“Pemerintah daerah menegaskan setiap kebijakan perekrutan akan dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga, bukan sekadar menambah jumlah pegawai,” tegasnya.

Anwar berharap langkah ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Bone.

“Dari hasil assessment nanti akan didapatkan tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu yang siap menjadi pelopor di setiap desa,” tandasnya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Bone, drg Yusuf, menyebut meski tidak masuk kuota PPPK, para nakes tetap bisa diberdayakan melalui mekanisme BLUD di masing-masing puskesmas.

“Untungnya semua puskesmas di Bone sudah berstatus BLUD. Jadi sebenarnya mereka tetap bisa direkrut lewat jalur ini,” jelasnya.

Terkait peluang PPPK, Yusuf menegaskan hal tersebut berada di luar kewenangan daerah karena mengikuti regulasi pusat.

“Ini tergantung dari pusat, kalau ada regulasinya pasti bisa. Kita di daerah mengikuti pusat saja,” tandasnya.

Sebelumnya, harapan ribuan nakes sukarela di Bone untuk diangkat menjadi PPPK kandas.

Mengacu pada instruksi pemerintah pusat, Pemkab Bone dipastikan tidak membuka seleksi PPPK tahun ini.

Padahal, banyak di antara mereka telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun di layanan kesehatan.

Salah satunya Nia (nama samaran), sudah mengabdi selama 10 tahun. 

Ia mengaku kecewa karena perjuangannya terasa sia-sia.

“Kami kurang lebih ada seribu orang nakes sukarela. Kami ingin mengingatkan janji Bupati Bone Andi Asman Sulaiman yang akan mengangkat nakes menjadi Pelopor Kesehatan Desa (PKD). Tapi sampai sekarang belum ada informasi kelanjutannya,” ujarnya, Minggu (7/9/2025).

Nia berharap jika peluang PPPK tertutup, Pemkab bisa memberi ruang lain agar para nakes tetap diberdayakan.

“Kalau bisa yang sudah mengabdi 10 tahun tapi belum terakomodir, setidaknya bisa diangkat jadi pegawai paruh waktu,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Sintia (samaran).

Menurutnya, sebagian besar nakes hanya berstatus pegawai BLUD di puskesmas, dengan gaji minim.

“Dulu ada janji kita akan diangkat jadi PPPK, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” tegasnya.

Ia menambahkan, meski bekerja penuh waktu, status BLUD tidak memberi jaminan masa depan yang jelas.

“Kadang gaji juga telat cair. Kalau dihitung-hitung, jumlahnya tidak sebanding dengan tanggung jawab kerja di lapangan,” katanya.

Kondisi itu membuat banyak nakes merasa dilema.

Mereka tetap bertahan karena sudah lama mengabdi, namun penghasilan yang diterima jauh dari layak.

“Bukan cuma soal gaji, tapi kepastian status kami yang ditunggu-tunggu. Kalau PPPK ditutup, apa ada jalan lain untuk kami?” akunya.

Ia berharap Pemkab Bone segera merealisasikan janji pembentukan PKD sebagai program prioritas daerah.

Menurutnya, program itu bisa menjadi penyelamat bagi ribuan nakes yang masih berstatus sukarela.

“Kalau PKD benar-benar jalan, setidaknya ada kepastian buat kami yang sudah lama mengabdi,” tandasnya.

Hingga kini, ribuan nakes sukarela di Bone masih menunggu kepastian dari Pemkab.

Mereka berharap ada kebijakan nyata agar pengabdian panjang tidak berakhir sia-sia. (*)