-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

-Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

-Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Fungsi legislasi

Menyusun, membahas, dan memberikan masukan dalam pembentukan undang-undang terkait bidang agama, sosial, perempuan, anak, dan kebencanaan.

Fungsi anggaran

-Membahas alokasi anggaran kementerian/lembaga mitra kerja.

-Mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran, termasuk anggaran haji, bantuan sosial, dan dana penanggulangan bencana.

Fungsi pengawasan

-Mengawasi kinerja kementerian/lembaga mitra kerja.

-Melakukan kunjungan kerja (reses maupun spesifik) untuk memantau langsung pelaksanaan program pemerintah.

Perlindungan masyarakat

-Mendorong kebijakan perlindungan anak, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.

-Mengawasi penyaluran bantuan sosial agar tidak disalahgunakan.

-Mengawal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan haji. (*)