TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menegaskan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah meningkat signifikanseiring implementasi Asta Cita.

Menurutnya, program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, dan ketahanan pangan kini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Kita memasuki era arsitektur baru kebijakan anggaran negara yang dibingkai visi besar Asta Cita. TKD tidak lagi jadi instrumen tunggal keberpihakan pusat pada daerah. Kita harus melihat ini secara komprehensif,” ujar Tamsil di Kompleks Parlemen, Kamis (21/8).

Dikenal sebagai “maestro anggaran”, Tamsil menyebut bahwa berbagai program pemerintah—mulai dari ketahanan pangan, UMKM, desa, koperasi hingga kesehatan—kini lebih terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional.

“Tujuannya jelas, agar orkestra pembangunan nasional menghasilkan harmoni pemerataan dan distribusi keadilan. Presiden punya agenda besar mengikis ketimpangan spasial. Semua daerah harus maju bersama,” paparnya.

Daerah Dituntut Kreatif

Meski porsi anggaran daerah meningkat, Tamsil menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi fiskal.

Pengurangan skema transfer konvensional, menurutnya, bukan hambatan melainkan momentum untuk mendorong kemandirian fiskal.

“Obligasi daerah bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana membangun kepercayaan pasar. Dengan tata kelola transparan, obligasi bisa jadi motor baru pembangunan,” katanya.

Ia mencontohkan, pemerintah kota dapat memaksimalkan jalur utilitas sebagai sumber komersial baru, sekaligus mendukung penataan kota modern.

Alternatif pendapatan lain juga terbuka, mulai dari pengelolaan aset, kawasan ekonomi, hingga energi.

Kepala Daerah Punya Peran Sentral

Lebih lanjut, Tamsil menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dalam merancang pembangunan.

Program dapat lahir dari janji politik maupun proyeksi jangka panjang yang berbasis potensi lokal.

“Otonomi daerah telah memberi ruang luas untuk menarik investasi. Ruang itu harus dimanfaatkan dengan kebijakan yang berani, kreatif, dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.