TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone menelan korban luka-luka.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman berjanji membantu seluruh korban luka- luka akibat aksi unjuk rasa.

Melalui program Andalan Sulsel Peduli, bantuan akan diberikan tanpa membedakan latar belakang korban.

Baik aparat keamanan maupun masyarakat peserta aksi akan mendapat bantuan.

“Semua yang menjadi korban, baik dari pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, maupun masyarakat yang ikut dalam unjuk rasa, akan kita bantu melalui Andalan Sulsel Peduli,” ujar Gubernur Andi Sudirman dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025) malam.

Sebanyak 4 anggota Satpol PP Bone dan 2 polisi dari Polres Bone terluka.

Mereka  terkena lemparan batu dalam kericuhan demo menolak kenaikan PBB-P2.

Keempat anggota Satpol PP terluka yakni Iksan, Faisal, Sabaruddin dan Mustari.

"Yang bocor kepalanya 3 orang. Wajah Mustari kena batu," kata Bahar kepada Tribun-Timur.com.

Baca juga: 54 Demonstran Ditangkap, LBH Makassar Kritik Kekerasan Aparat di Bone

Sementara anggota Polri yang terluka ada Aipda Rahmat dan Bripda Awal.

Ibu jari Rahmat nyaris putus, sedangkan kulit kening Awal robek.

Untuk sementara, para korban tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit setempat.

Pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan akan terus memantau kondisi para korban dan memastikan penanganan medis berjalan maksimal.

Menyikapi kericuhan terjadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman sudah meneruskan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah.

"Sudah ada edaran Mendagri soal PBB-P2 kalau menimbulkan kegaduhan hentikan. Arahannya kondusif karena beberapa daerah ada kenaikan drastis, bahkan ada 1000 persen (Cirebon)," jelas Jufri Rahman di Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu (20/8/2025).

Jufri Rahman mengaku kenikan PBB-P2 mencapai ratusan persen memang mengagetkan masyarakat.

Terlebih dilakukan pemerintah daerah Kabupaten ditengah perekonomian belum stabil.

Apalag harga tanah di wilayah kabupaten hingga ke pedesaan masih rendah dibandingkan wilayah kota Metropolitan.

"Kalau di kota naik 300-400 persen mungkin masuk akal karena tergantung harga tanah," katanya.

Baca juga: HP Dirampas Video Dihapus, Jurnalis Dipiting Pria Berseragam saat Liput Demo PBB-P2 Bone

Jufri Rahman sendiri menepis kaitan kenaikan PBB-P2 sebagai respon kurangnya pendapatan daerah ditengah efisiensi.

Pemda disebutnya harus kreatif mencari pendapatan lain yang sah, bukan hanya bergantung pada pajak.

Hakekat otonomi daerah disebutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan maksimal.

"Kalau ada sesuatu atas nama otonomi lalu memberi beban ke rakyat itu pengingkaran hakekat otonomi daerah. Kalau tambahi pajak, kesejahteraan menurun maka bertentangan hakekat otonomi," ujar Jufri Rahman.

"Harusnya pimpinan harus jeli dan cerdas cari sumber pendapatan. Menambah pundi-pundi fiskal," sambungnya.

Keputusan ini diharapkan meredakan aksi protes ribuan warga beberapa hari terakhir turun ke jalan menolak kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Bone.(*)