-Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1991)

-Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000)

-Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001)

-Koordinator Timses Pilkada Pacitan (2005)

-Anggota Dewan Penasehat Fokerdesi (2007)

-Koordinator Timses Pilgub Jawa Tengah (2008)

-Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang)

Bupati Sudewo Ogah Mundur

Bupati Pati Sudewo ngotot ogah mundur meski didemo warganya sendiri pada Rabu (13/8/2025) kemarin.

Kabupaten Pati berada di jalur pantura antara Semarang dan Surabaya sekitar 75 km sebelah timur Semarang.

Wilayahnya didominasi dataran rendah dengan pegunungan kapur di bagian selatan dan perbukitan di barat laut.  

Demonstrasi yang diikuti ribuan warga yang berlangsung di Alun-alun Kabupaten Pati, tepatnya di depan Kantor Bupati Pati ini menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Pasalnya, politikus Partai Gerindra itu sempat menantang warganya untuk berdemo.

Hal itu terkait kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sebelum akhirnya membatalkan kebijakan itu dan meminta maaf, awalnya Sudewo mengaku tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.

Meski sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif PBB, warga tetap melaksanakan demo dan menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya.

Di tengah gelombang unjuk rasa yang mengakibatkan 34 orang dari massa dan polisi jadi korban luka serta 11 orang ditangkap Polda Jateng, diduga menjadi provokator dalam aksi demo lengserkan sang bupati, Sudewo nyatanya tetap ngotot ogah mundur.

Bupati Sudewo menegaskan dirinya akan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi setelah didemo dan didesak warga agar mundur dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Terkait sidang paripurna DPRD yang memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan PBB-P2, Sudewo mengaku menghormati langkah tersebut.

"Hak angket itu kan memang salah satu yang dimiliki DPRD, jadi saya menghormati hak itu yang dijalankan oleh DPRD," ujar Sudewo saat wawancara eksklusif dengan Pemred Tribunjateng.com, Ibnu Taufik Juwariyanto seusai kegiatan di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025).

Ia juga memastikan siap hadir jika sewaktu-waktu dipanggil dewan dan siap memberi keterangan.

Sudewo mengajak warganya untuk melupakan insiden kemarin dan kembali beraktivitas seperti biasa.

"Ini sudah berlalu, masyarakat saya minta fokus bekerja sehari-hari, beraktivitas seperti biasanya."

"Sama-sama fokus membangun Kabupaten Pati," pungkasnya.

Demo Pati Jilid 2 Senin 25 Agustus 2025 Dihadiri 50 Ribu Orang

Demo Pati jilid 2 pada Senin (25/8/2025) mendatang digawangi Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.

Tuntutan mereka kali ini adalah agar DPRD Pati segera menuntaskan pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Segera memakzulkan Sudewo dari jabatan Bupati Pati.

Hal itu dikatakan Ahmad Husein inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu.

Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini, Husein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. 

Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.

"Namanya Masyarakat Pati Timur Bersatu. Tapi mewakili seluruh masyarakat Pati. Rencananya ada 50 ribu orang yang demo," kata dia.

"Surat pemberitahuan ke Polresta mungkin kami kirimkan besok. Kami akan mendesak DPRD Pati segera lengserkan Sudewo," jelas Husein pada TribunJateng.com, Senin (18/8/2025) malam.

Dia membenarkan, pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda.

Karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati.

Sebelumnya, lewat dua koordinator mereka, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai.

Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo.

Husein membenarkan ada kesepakatan itu. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu.

Dia mengimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus nanti agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab, hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi.

Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa 13 Agustus lalu.

Tidak menutup kemungkinan, skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus nanti.

"Bahkan saya dengar akan ada penyusup yang bikin kericuhan dengan bawa bom molotov," kata dia.

"Saya harap jangan sampai terjadi seperti itu. Saya minta yang ikut demo besok jangan rusak fasilitas umum dan jangan anarkis.

Antisipasinya, kalau ada yang ricuh, Polresta Pati harus langsung tangkap," tandas dia.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Dirikan Posko di DPRD Kawal Pansus Hak Angket

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan Gedung DPRD Pati, Senin (18/8/2025) petang.

Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati.

Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus lalu.

Koorinator Posko, Hanif, menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus.

Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Itu hak mereka. Hanya saja, dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

“Kalau ada aksi lagi, bukan dikoordinasikan oleh aliansi kami yang kemarin menginisiasi aksi demo 13 agustus. Kami sudah ada kesepakatan, fokus kami sekarang mengawal Pansus hak angket,” jelas Hanif.

Dia menambahkan, pihak Aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sudewo.

“Nanti rencananya ada posko lagi yang didirikan untuk pengawalan kasus Sudewo di KPK. Akan ada yang berangkat ke Jakarta, tapi waktunya kapan masih kami diskusikan lagi,” tandas dia.

(TribunNewsmaker/Tribunnews)

Artikel ini telah tayang di TribunNewsmaker.com