DPRD juga siap menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan mahasiswa melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Bapenda.

Ketua Komisi I DPRD Bone, Rismono Sarlim, menambahkan banyak warga merasa PBB-P2 naik hingga 300 persen karena NJOP yang ditetapkan awal 2024 naik di tengah tahun, lalu kembali naik pada Januari 2025.

Padahal, NJOP sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023 ditetapkan per 1 Januari sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

“Apa yang mendasari pemerintah daerah menaikkan NJOP? Regulasi apa yang menjadi dasar? Kalau diubah, seharusnya melalui perubahan perbup,” ujarnya.

Dua kali unjuk rasa, mahasiswa tak pernah ditemui Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman.

Kamis kemarin, aksi dimulai pukul 14.00 Wita, diwarnai orasi bergantian dari perwakilan mahasiswa yang mengecam kebijakan kenaikan PBB-P2. 

Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan penolakan kenaikan pajak dan sejumlah poster dengan sindiran tajam terhadap pemerintah Kabupaten Bone. 

Mereka juga menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan.

Koordinator lapangan, Rafli mengatakan mayoritas masyarakat Bone saat ini masih berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi dan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Di tengah kondisi sulit seperti ini, pemerintah malah menaikkan pajak. Ini kebijakan yang tidak pro rakyat," tegasnya.

Mahasiswa mengaku telah menyiapkan berbagai data dan fakta lapangan untuk disampaikan langsung kepada Andi Asman Sulaiman.

Mereka berharap ada dialog terbuka terkait alasan kenaikan pajak tersebut.

Namun, harapan itu pupus. Setibanya di Kantor Bupati, mereka diberitahu bahwa bupati tidak berada di tempat.

Kepala Dinas Kominfo, Anwar wakili bupati temui demonstran.