Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah potensi perubahan aturan penangkapan yang memungkinkan polisi melakukan penangkapan tanpa surat perintah dalam kondisi tertentu, serta kewenangan penyadapan yang dianggap kurang terkontrol.

Kekhawatiran muncul karena penangkapan tanpa surat perintah yang diperluas bisa membuka celah penyalahgunaan wewenang dan berpotensi menimbulkan masalah baru seperti salah tangkap, kekerasan, dan kriminalisasi.

Karenanya, sebelum ditetapkan sebagai undang- undang, berbagai masukan atau pun kritik diperlukan oleh negara, demi masa depan negara yang lebih baik.

Dari berbagai permasalahan tersebut, kita mesti prihatin dengan nasib dan prospek hukum dan demokrasi kita di masa depan.

Tanpa pemulihan kepercayaan pada institusi hukum dan demokrasi kita, Indonesia hanya akan jadi panggung drama politik, bukan negara hukum yang sejati sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi  yang menjadi harapan kita bersama harapkan bersama. Wallāhu a‘lam bish-shawāb.(*)