Meski demikian Pemilu RT di Makassar belum bisa terlaksana disebabkan karena Perwali sebagai acuan teknis pelaksnaan belum disahkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Dr Andi Zulkifli Nanda (44) mengatakan pelaksanaan baru akan dimulai setelah Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur teknisnya rampung dan disahkan.

“Pemilu RT itu bukan ditunda, tapi kita masih menunggu perampungan Perwalinya. Setelah itu baru kami laporkan ke Bapak Wali Kota Makassar untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan,” ujar Zul sapaan Zulkifli, kepada Tribun-Timur, Senin (4/8)

Pria lulusan S3 Administrasi Publik Universitas Hasanuddin (Unhas) itu menyampaikan, regulasi merupakan fondasi penting dalam menjalankan pemilu di tingkat akar rumput ini. 

Terlebih, pihaknya tidak ingin terburu-buru menetapkan jadwal tanpa adanya dasar hukum yang kuat.

“Ini menyangkut legitimasi dan demokrasi di lingkungan warga. Kita ingin proses ini berjalan sesuai aturan, jujur, dan adil. Karena itu, regulasi harus tuntas dulu,” jelasnya.

Kini tercatat 4.965 RT dan 992 RW di Kota Makassar yang akan dipilih dalam Pemilu RT/RW serentak mendatang. 

Jumlah itu tersebar di 15 kecamatan. 

Kecamatan Rappocini menjadi wilayah dengan jumlah RT terbanyak, yakni 573 RT dan 103 RW. 

Sementara jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, yakni 57 RT dan 15 RW.(*)