Sementara total kebutuhan anggaran untuk membayar bonus atlet dan pelatih mencapai Rp22 miliar.

Secara keseluruhan, kontingen Sulsel menempati peringkat ke-16 nasional dengan raihan 61 medali, terdiri dari 10 emas, 19 perak, dan 32 perunggu.

Artinya, hingga kini pemerintah daerah masih kekurangan sekira Rp15,3 miliar untuk menuntaskan kewajibannya kepada para atlet dan pelatih berprestasi.

Suherman menjelaskan, pencairan bonus atlet bukan sepenuhnya menjadi wewenang Dispora Sulsel, melainkan harus melalui mekanisme lintas lembaga.

“Kami tidak bisa langsung menentukan besarannya. Pemerintah provinsi akan segera rapat bersama instansi terkait, seperti BKAD, Biro Hukum, dan Inspektorat,” ujarnya.

Menurut Suherman, saat ini Dispora tengah menyempurnakan dokumen administrasi pencairan.

Setelah seluruh berkas lengkap, dokumen tersebut akan diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk diproses lebih lanjut.

BKAD-lah yang nantinya akan menyalurkan dana melalui Bank Sulselbar.

“Kami tidak mencairkan langsung. Tugas kami menyiapkan administrasinya, lalu BKAD akan berhubungan dengan bank,” tegasnya.

Ia berkomitmen segera memberikan laporan rinci kepada Komisi E DPRD Sulsel terkait proses dan jadwal pencairan bonus tersebut.

“Insya Allah, minggu ini kami menyampaikan detailnya ke Komisi E DPRD Sulsel, termasuk jumlah dan tahapan pencairannya,” jelasnya.

Jerih payah para atlet mengharumkan nama daerah di ajang olahraga nasional seolah tak mendapat penghargaan.

Sudah sembilan bulan berlalu sejak perhelatan empat tahunan itu berakhir, Pemprov Sulsel belum juga menunaikan janji pemberian bonus bagi para atlet berprestasi.

Ultimatum Dewan

“Saya mengapresiasi perjuangan kalian yang membawa Sulsel finis di urutan ke-16. Ini pencapaian luar biasa,” kata Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Nirawati, mengawali pernyataannya dengan nada bangga.

Namun di balik apresiasi itu, Nirawati menyuarakan kekecewaan atas lambannya pencairan bonus dari Pemprov Sulsel.

Politisi Partai Gerindra Sulsel ini menegaskan, dasar hukum sudah jelas, merujuk pada Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial.

“Saya hanya ingin menegaskan, berdasarkan Pergub tersebut, kami meminta agar bonus atlet yang berlaga di PON Aceh-Sumut segera dicairkan. Waktu maksimalnya satu minggu sejak hari ini,” tegasnya.

Lebih dari sekadar soal bonus, Nirawati juga menagih komitmen Pemprov Sulsel dalam mendukung prestasi atlet secara berkelanjutan.

Ia menilai, jika perhatian terhadap kesejahteraan atlet masih setengah hati, maka sebaiknya tidak perlu memberi janji-janji manis.

“Kami ingin menekankan prestasi atlet harus menjadi skala prioritas dalam setiap penganggaran yang menyangkut olahraga,” ujar Nirawati dengan nada tegas.

“Kalau memang tidak mampu mengalokasikan dana untuk mendukung prestasi, lebih baik jangan memberi harapan ikut PON. Karena perjuangan mereka bukan hanya soal medali, ini tentang masa depan generasi muda bangsa,” Nirawati menambahkan.

Ia pun menutup pernyataannya dengan pesan tegas, Pemprov harus mulai bersiap sejak dini untuk menghadapi PON 2028.

“Ke depan, kami minta agar anggaran bonus disiapkan lebih awal dan dibayar tepat waktu. Jangan tunggu ‘keringat atlet kering’ baru diberi penghargaan,” katanya.

“Ini bukan semata soal uang, tapi tentang menghargai kerja keras dan dedikasi mereka demi nama baik Sulsel,” tegasnya.

Tiga Tuntutan

Dalam rapat dengar pendapat, para atlet dan perwakilan mereka menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemprov Sulsel.

Pertama, mendesak agar bonus segera dicairkan secara adil dan transparan. Kedua, meminta penjelasan resmi soal waktu pencairan dan besaran bonus dijanjikan.

Ketiga, mendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan pembinaan dan kesejahteraan atlet berprestasi.

“Kami datang bukan mengemis. Kami menuntut hak kami. Kami sudah berjuang membawa nama baik Sulsel, dan bonus itu bentuk apresiasi atas kerja keras kami,” ujar atlet PON Sulsel, Nur Rizka Fauziah.

Sejak PON ditutup pada September 2024, para atlet sudah menunggu hampir sembilan bulan tanpa kejelasan kapan bonus akan diberikan.

Banyak dari mereka mulai kehilangan semangat karena merasa perjuangan mereka tidak dihargai.

Menanggapi itu, Anggota DPRD Sulsel Irfan AB mengaku prihatin. Ia mendesak Pemprov segera menyelesaikan masalah ini dan memenuhi hak para atlet.

“Saya menyesalkan sikap lambat pemerintah. Dulu saat PON Papua 2021, bahkan ada pegawai Dispora Sulsel membela Papua dan berhasil meraih medali emas. Ini harusnya jadi pelajaran,” tegas Irfan.

Irfan mempertanyakan apakah sebelumnya ada janji dari Pemprov Sulsel kepada para atlet menjelang PON Aceh-Sumut. Jika memang ada, menurutnya, janji tersebut harus ditepati.

“Biasanya sebelum PON, ada janji-janji soal bonus. Nah, itu membuat atlet semangat bertanding. Kalau sudah dijanjikan, ya harus ditepati,” ujarnya.

Terakhir, Irfan mengingatkan Dispora Sulsel tidak menurunkan standar penghargaan kepada atlet.

“Minimal, bonus dijanjikan sekarang setara dengan yang diterima saat PON Papua. Jangan sampai nilainya malah menurun setiap tahun,” katanya.