Sekilas sejarah soal wilayah Timor Timur, sejak abad ke-16, menjadi wilayah koloni Portugis, disebut sebagai Timor Portugis.

Situasi mulai berubah sejak 25 April 1974. Sewaktu terjadi kudeta militer, dikenal dengan sebutan Revolusi Anyelir terjadi di Portugal.

Peristiwa itu turut memengaruhi nasib Timor Timur. Pasalnya, Presiden Spinola, yang baru saja berkuasa di Portugal, melakukan dekolonialisasi bagi daerah-daerah jajahannya.

Hal tersebut menyebabkan wilayah Timor Timur mengalami kekosongan kekuasaan.

Sehingga memicu lahirnya partai politik di Timor Timur, yaitu Partai Apodeti (Asosiasi Demokratik Rakyat Timor), Partai Fretilin (Front Revolusioner Independen Timor Timur) dan UDT (Uni Demokratik Timur). Mereka memiliki perbedaan prinsip, soal masa depan Timor Timur.

2. Perseteruan Partai dan Kemenangan Fretilin

Perseteruan ketiga partai tersebut, membuat masa depan Timor Timur menjadi tak menentu. Partai Fretilin sangat pro-kemerdekaan, Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia, sedangkan UDT lebih moderat.

Situasi semakin memanas usai muncul isu, bahwa sayap radikal Partai Fretilin akan mengubah Timor Timur menjadi negara komunis.

Menanggapi kudeta oleh UDT pada 11 Agustus 1975, Partai Fretilin segera membentuk sayap bersenjata yang disebut Falintil.

Akhirnya Partai Fretilin muncul sebagai pemenang. Setelah tiga minggu terlibat perang saudara dengan Partai UDT.

Menyusul kemenangannya, Partai Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada 28 November 1975.

Selain itu, Partai Fretilin juga meresmikan kabinetnya. Beranggotakan 18 orang. Sekaligus menempatkan pendirinya Xavier do Amaral sebagai presiden dan Nicolau do Reis Lobata sebagai wakil presiden dan perdana menteri.

3. Deklarasi Balibo & Reaksi Internasional

Namun deklarasi itu tidak mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Timor Timur maupun dunia internasional.

Partai lainnya terdiri atas UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalhista kemudian menyampaikan proklamasi tandingan di Balibo pada 30 November 1975, berisi pernyataan keinginan Timor Timur untuk berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.