Syahiruddin mengatakan paslon 3 seharusnya tidak mempermasalahkan hasil PSU Pilkada Palopo karena perolehan suara yang sangat jauh.

Ia juga menyampaikan tuntutan paslon RahmAT terkait proses tidaklah etis untuk dipersoalkan.

“Mengenai tuntutan paslon 3 terkait proses itu tidak etis untuk dipersoalkan. Karena seharusnya Bawaslu memberi teguran kepada paslon sebelum penetapan pasangan calon, nanti saat sudah penetapan baru ada laporan kan tidak adil,” ujar Syahiruddin Syah kepada Tribun-Timur.com, Selasa (17/6/2025).

Syahiruddin juga menyampaikan permohonan paslon 3 untuk kembali dilakukan PSU akan berdampak pada keuangan daerah.

“Anggaran pelaksanaan PSU itu dibebankan kepada pemerintah atau menggunakan APBD. Sementara presiden telah mengimbau seluruh daerah untuk melakukan efisiensi anggaran dan jika PSU dilakukan kembali maka akan membebani APBD Kota Palopo,” tambahnya.

Akademisi Unanda ini juga menyampaikan demokrasi di Kota Palopo akan mendapat penilaian negatif dari pemerintah pusat jika PSU kembali dilakukan. (*)

Laporan Wartawan Kontributor Tribun-Timur: Andi Bunayya Nandini