Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia Naik di Awal 2025

TRIBUN-TIMUR.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan peningkatan signifikan. Indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen, naik dari 65,43 persen pada 2024, sementara indeks inklusi keuangan melonjak dari 75,02 persen ke 80,51 persen.

Pengumuman ini disampaikan oleh Friderica Widyasari Dewi dari OJK dan Ateng Hartono dari BPS di Kantor BPS Jakarta, Jumat (2/5/2025). Survei ini melibatkan 10.800 responden berusia 15–79 tahun di 34 provinsi, dengan metode stratified multistage cluster sampling untuk memastikan representasi data.

Dua metode digunakan dalam survei ini: Metode Keberlanjutan dan Metode Cakupan DNKI. Metode Keberlanjutan, yang mengukur sembilan sektor jasa keuangan, mencatat indeks inklusi 80,51 persen, sementara Metode Cakupan DNKI, yang menambahkan BPJS dan koperasi simpan pinjam, mencatat angka lebih tinggi di 92,74 persen.

Literasi keuangan syariah juga meningkat menjadi 43,42 persen, meski inklusi syariah masih rendah di 13,41 persen. Sektor perbankan tetap menjadi penopang utama dengan indeks literasi dan inklusi tertinggi, yaitu 65,50 persen dan 70,65 persen.

Ateng Hartono menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam memperluas akses keuangan: "Hasil survei ini menjadi dasar untuk kebijakan inklusif yang lebih tepat sasaran, terutama dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan kelompok sosial."

Data menunjukkan disparitas antar kelompok demografis. Wilayah perkotaan memiliki indeks literasi 70,89 persen dibanding 59,60 persen di perdesaan. Pendidikan dan pekerjaan juga memengaruhi hasil, dengan kelompok berpendidikan perguruan tinggi mencapai indeks literasi 90,63 persen, jauh di atas kelompok tidak tamat SD (43,20 persen).

Usia 26–35 tahun menjadi kelompok dengan literasi tertinggi (74,04 persen), sementara kelompok 15–17 tahun dan 51–79 tahun masih rendah. Gender juga memperlihatkan perbedaan, dengan laki-laki memiliki indeks literasi lebih tinggi (67,32 persen) dibanding perempuan (65,58 persen).

OJK berkomitmen meningkatkan literasi dan inklusi bagi kelompok rentan seperti perempuan, penduduk perdesaan, dan usia muda melalui peta jalan 2023–2027 serta RPJMN 2025–2029.

Program prioritas akan fokus pada edukasi keuangan digital, akses layanan di daerah tertinggal, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

"Survei ini bukan hanya angka, tetapi cerminan tantangan nyata yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif." tutup Ateng Hartono.