TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Irman Yasin Limpo mendukung rencana kebijakan penempatan guru ASN di sekolah swasta.

Gagasan tersebut datang dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof Dr Abdul Muti.

ABdul Muti itu menerbitkan aturan baru yang memberikan kesempatan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengajar di sekolah swasta.

Irman Yasin Limpo turun ke daerah membahas program tersebut.

Salah satunya menemui Dekan FKIP Unismuh Makassar sekaligus pengurus Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Sulsel Erwin Akib.

Pertemuan berlangsung di Kampus FKIP Unismuh Makassar Jalan Sultan Alauddin.

None langsung tancap gas setelah terpilih sebagai Ketua BMPS Sulsel dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) di Gedung Guru HM Jusuf Kalla, Kompleks Kantor Dinas Pendidikan Sulsel, Kamis, 13 Februari 2025. 

Irman mengatakan, PP Muhammadiyah punya banyak sekolah yang berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan selama ini.

"PP Muhammadiyah punya banyak sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik, saya kira sekolah-sekolah Muhammadiyah siap mendukung program Pak Prabowo," kata Irman Yasin Limpo Minggu (23/2/2025).

Irman Yasin Limpo mengapresiasi aturan terbaru dari kementerian ini. 

“BMPS Sulsel menyambut baik dan meyakini pemerintahan Prabowo Subianto serius mengurusi pendidikan baik dari segi mutu, kesejahteraan, pemerataan dan akses serta gizi siswa,” katanya. 

Menurutnya, langkah pemerintah ini akan membantu guru berprestasi untuk membantu sekolah swasta untuk berkembang di masa datang.

“Sekolah swasta akan mendapatkan tenaga pengajar yang kompeten,” katanya. 

Selain itu, guru tak akan menumpuk di sekolah negeri. 

“Guru ini akan mengajar juga di sekolah swasta, sehingga sekolah swasta yang kekurangan guru bisa memberikan pelayanan pendidikan yang sama dengan negeri,” katanya.