Langkah ini dinilai dapat memperkuat pengawasan dan fungsi legislatif DPRD Sulsel.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait efektivitas pembatasan perjalanan dinas.

Kendati demikian, Jabir menegaskan kebijakan ini harus menjadi perhatian dalam pemeriksaan ke depan.

"Kami akan diaudit untuk memastikan bahwa efisiensi ini benar-benar berjalan sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (*)