TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur, berunjuk rasa di pertigaan Jl Perintis Kemerdekaan -Jl Lingkar Selatan, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Senin (17/2/2025) sore.

Unjuk rasa yang diwarnai aksi bakar ban itu, menyuarakan penolakan efesiensi anggaran pendidikan.

Selain itu, massa aksi juga menyuarakan penolakan terhadap izin usaha pertambangan (IUP) untuk kampus.

Dalam aksinya, massa HMI Cabang Maktim ini tampak menghadang truk untuk dijadikan panggung orasi.

Ketua Cabang HMI Makassar Timur, Muhammad Zulfikar Ridha mengatakan ada 10 poin tuntutan yang disuarakan.

"Yang pertama itu adili Jokowi, kedua tolak efisiensi anggaran pendidikan, tiga menolak perampasan lahan warga," kata Zulfikar ditemui di lokasi aksi.

Kemudian lanjut dia, aksi ini juga menyuarakan penolakan terhadap pendidikan yang berbasis PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).

"Kemudian mendesak revisi UU minerba, tolak konsensi tambang terhadap instansi pendidikan," ujarnya.

Baca juga: PP HPMM Sebut Efisiensi Anggaran Ancam Pendidikan Hingga Buat Ribuan Mahasiswa Terancam Putus Kuliah

Alasan HMI Cabang Maktim sendiri menolak konsensus tambang untuk kampus, kata Zulfikar, karena dianggap akan mengkerdilkan dunia pendidikan.

"Menurut kami kampus tidak berhak mengelola tambang. Yang di mana kampus hanya fokus pada pendidikan tinggi untuk memperkuat dan memperbaiki kualitas SDM masyarakat Indonesia," tuturnya.

Dalam aksi itu, HMI Cabang Maktim kata Zulfikar juga menyoroti maraknya aksi pelecehan seksual dalam kampus.

Olehnya itu, ia meminta agar setiap pelaku pelecehan dapat ditindak tegas.

"Kemudian tindak keras pelaku kekerasan seksual yang ada di kampus dan reshuffle kabinet Prabowo-Gibran yang tidak pro rakyat," sebutnya.

Tidak hanya itu, Zulfikar juga meminta agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, diperjelas oleh pemerintah.

"Menurut kami, berdasarkan hasil kajiannya, yang pertama IKN harus jelas, apakah proyek ini memang betul betul mega proyek ataukah hanya alibi daripada rezim Jokowi untuk menguasai ibukota Jakarta sehingga memindahkan ibukota negara," tuturnya.

Lebih kurang 30 menit berorasi, massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib.(*)