PP HPMM Sebut Efisiensi Anggaran Ancam Pendidikan Hingga Buat Ribuan Mahasiswa Terancam Putus Kuliah

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG – Rencana efisiensi anggaran pemerintah di sektor pendidikan berpotensi mengancam ribuan mahasiswa penerima beasiswa. 

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Pendidikan dan Pengkaderan (Dikder) Pengurus Pusat (PP) Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM), Wahyu Nugraha, menilai kebijakan ini dapat meningkatkan kesenjangan pendidikan di Indonesia.

"Banyak mahasiswa S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun luar negeri, yang menerima beasiswa dari negara. Jika efisiensi anggaran ini diberlakukan, mereka bisa kehilangan bantuan pendidikan bahkan harus berhenti kuliah," terang Wahyu kepada Tribun-Timur.com Jumat (14/2/2025) sore.

Menurutnya, kebijakan ini bertentangan dengan amanat UUD 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Jika akses pendidikan terhambat karena pemangkasan anggaran, ini akan menjadi cacat moral bagi pemerintah," tegasnya.

Bukan mahasiswa saja, menurutnya kebijakan ini juga berdampak pada tenaga pendidik.

"Tidak hanya mahasiswa, pemangkasan anggaran juga bisa mempengaruhi kesejahteraan tenaga pendidik, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pendidikan," ujarnya.

Baca juga: Rp135 Miliar Anggaran Infrastruktur dan Irigasi Pertanian di Bone Dipangkas

Baca juga: Anggaran Pembangunan Jalan dan Irigasi Puluhan Miliar di Bulukumba Dipangkas

Olehnya itu, Wahyu mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci bagi kemajuan bangsa.

"Indonesia tidak bisa menjadi negara maju, adil, dan sejahtera tanpa SDM yang unggul. Jika pendidikan terganggu, cita-cita itu semakin sulit diwujudkan," katanya.

Ia pun mengutip tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani.

"Senada dengan itu, Nelson Mandela juga mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia," tambah Wahyu.

Sebab itu, Wahyu mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran ini.

"Jika tetap diberlakukan tanpa pertimbangan matang, ini akan merugikan generasi muda dan masa depan bangsa," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah anggaran program beasiswa di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek) terkena dampak efisiensi anggaran.

Kemendikti Saintek terkena dampak efisiensi anggaran Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025.