TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Sekelompok pemuda dan mahasiswa yang menamakan diri Barisan Rakyat Takalar (Barata) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu Takalar, Senin (25/11/2024).

Dalam tuntutannya, Barata menuntut Bawaslu Takalar menindak laporan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri.

"Mengapa setiap penindakan pelanggaran netralitas ASN, hanya dikenakan sanksi administratif," kata orator Arlifin Akbar.

"Kami berharap Bawaslu bisa menindak laporan pelanggaran netralitas yang ada seadil-adilnya," kata orator lainnya.

Aksi dimulai sejak pukul 14.00 Wita siang. Peserta aksi bergantian menyampaikan orasi.

Akibat Aksi ini, lalu lintas di depan kantor Bawaslu Takalar ditutup dan dialihkan.

Puluhan personel kepolisian tampak berjaga mengamankan aksi ini.(*)

Politik Uang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar telah merilis pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan gangguan dan hambatan selama pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Hukum, dan Parmas Bawaslu Takalar, Zahlul Padil, mengatakan bahwa pemetaan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan di TPS-TPS tersebut. 

"Hasil pemetaan ini menjadi pedoman untuk melakukan pencegahan lebih awal," ujar Zahlul.

Pemetaan dilakukan berdasarkan delapan variabel, yaitu penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA, netralitas, logistik, lokasi TPS, serta jaringan listrik dan internet.

Berdasarkan hasil pemetaan, Bawaslu Takalar mengidentifikasi 7 indikator kerawanan yang sering terjadi, 11 indikator yang cukup sering terjadi, dan 2 indikator yang jarang terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Berikut adalah pemetaan kerawanan TPS yang dirilis Bawaslu Takalar:

7 Indikator Potensi TPS Rawan yang Paling Banyak Terjadi: