MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengadakan bincang-bincang konsolidasi bertajuk "Konsolidasi Media dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024", Jumat (8/11/2024), di Makassar, Sulsel.

Hal ini digelar dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap tahapan Pilkada Serentak 2024 di Sulsel.

Bawaslu menghadirkan tiga pemantik, yakni seperti Manajer Video dan Pemberitaan Tribun Timur, Mansur AM; jurnalis Kompas TV, Vidi Vici Pitrisal Batlolone; serta Komisioner Bawaslu Sulsel, Alamsyah.

Konsolidasi ini dilakukan sebagai langkah strategis Bawaslu untuk berkoordinasi dengan media dalam mengawasi dan melaporkan setiap tahapan Pilkada di daerah-daerah yang dinilai rawan konflik, khususnya di Sulsel. 

Berdasarkan pemetaan Bawaslu, sejumlah wilayah di Sulsel terindikasi memiliki potensi tinggi terjadinya konflik sosial selama masa kampanye. 

Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Pinrang, Takalar, Bulukumba, Maros, Wajo, Enrekang, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Pangkep, Sinjai, Luwu, dan Soppeng. 

Selain itu, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga mendapat perhatian khusus dari Bawaslu.

Ini mengingat masih tingginya kerawanan terkait ASN di beberapa daerah tersebut.

Alamsyah, menekankan sangat dibutuhkan peran media dalam meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan kesadaran publik.

"Kami tahu persis di sejumlah kabupaten/kota di Sulsel ada yang menjadi atensi dari kami di Pilkada Serentak 2024," kata Alamsyah.

"Untuk itu, kami membutuhkan saran dan masukan dari masyarakat, terutama dari media, agar dapat mencegah konflik yang berpotensi terjadi," tambahnya mengatakan.

Acara ini juga mendapat apresiasi dari Mansur.

Jurnalis politik Tribun Timur ini menyebutkan, sinergi antara Bawaslu dan media semakin memperkuat kualitas pemberitaan terkait Pilkada. 

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya kerap berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memastikan konten pemberitaan sesuai aturan pengawasan pemilu.

"Kami menyadari, sering menerima teguran dari Bawaslu terkait konten yang kami tampilkan. Namun, setelah berkoordinasi, alhamdulillah kami dapat memperbaiki konten-konten pemberitaan kami,” ujarnya.

Mansur menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antara penyelenggara pemilu dengan media. 

Menurut Mansur, tanpa sinergi yang erat, proses Pilkada tidak akan berjalan optimal, terutama dalam menjaga integritas dan mencegah disinformasi di tengah masyarakat.

“Tanpa kolaborasi penyelenggara pemilu dengan media, Pilkada tidak akan berjalan sebagaimana mestinya," jelasnya.

Media memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada publik. 

"Oleh karena itu, kolaborasi dengan Bawaslu sangatlah penting,” ujar Mansur.

Sekretaris Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulsel itu juga menggarisbawahi ancaman berita hoaks yang kerap muncul menjelang pemilihan. 

Hoaks dan disinformasi dapat menciptakan keresahan serta konflik di masyarakat, terutama di wilayah yang sudah terpetakan sebagai daerah rawan. 

Baginya, media sering dihadapkan pada tantangan penyebaran hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik dan memperkeruh suasana. 

"Untuk itu, kami terus berupaya menyajikan berita yang faktual, dengan panduan dari penyelenggara agar tetap berada dalam koridor pengawasan yang benar,” jelasnya mengatakan.

Sebab, bersama Bawaslu, media diharapkan dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks dan pentingnya memilih informasi yang kredibel.(*)