TRIBUN-TIMUR.COM - Calon Gubernur Sulsel 2024 nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman melontarkan kritikan kepada Pemkot Makassar terkait upaya pembangunan jembatan Barombong, Kecamatan Tamalate.

Sebagai gambaran jembatan Barombong yang menjadi jalur lalu lintas penyambung kota Makassar dan Kabupaten Takalar dan Gowa tersebut terus mengalami kemacetan.

Kemacetan di jembatan Barombong terjadi nyaris tiap hari pada jam-jam sibuk terutama di pagi dan sore hari.

Atas dasar inilah, Andi Sudirman kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2024 nomor urut 1 Danny Pomanto dan Azhar Arsyad di debat Pilgub Sulsel, Senin (28/10/2024).

"Ada (jembatan) Barombong nih, dalam aturan kan kalau dia jalan kota maka jembatannya milik kota kalau jalan provinsi berarti jembatan provinsi. Pertanyaan saya, apa yang menjadi kendala sehingga itu tidak diselesaikan," tanya Andi Sudirman.

Menanggapi hal tersebut, Danny Pomanto pun mengkritisi balik Pemprov Sulsel kala di bawah pemerintahan Andi Sudirman sebagai Gubernur.

Menurut Danny Pomanto, panjang jembatan yang mencapai 400 meter adalah kewenangan pemerintah pusat untuk membangun atau memperbaikinya.

Tapi, perbaikan yang dilakukan pemerintah pusat baru bisa berjalan jika ada rekomendasi atau usulan dari pemprov.

"Betul itu kota tapi ini, bentang jembatan yang lebih 400 meter itu menjadi kewajiban pusat tapi diusulkan lewat provinsi, sayangnya provinsi tidak pernah masukan usulan itu. Itu masalahnya," jawab Danny Pomanto.

Bagi Danny Pomanto, Pemkot Makassar bisa membangun jembatan sendiri andai aturan tak melalui pemprov yang usulkan.

Sebab bagi Danny Pomanto, Kota Makassar memiliki PAD di atas Rp5 triliun.

Bahkan ia mencontohkan rencana pembangunan Stadion Sudiang yang merupakan kewenangan Pemprov Sulsel.

Tapi Pemkot Makassar turut membantu dengan mengucurkan anggaran Rp200 miliar untuk pembangunan akses jalan menuju Stadion.

"Kota Makassar banyak uang, kami tidak punya utang," terangnya.

Danny Pomanto - Andi Sudirman Memanas!

 Debat Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) di Hotel Four Points By Sheraton, Jl Andi Djemma, Kota Makassar, Senin (28/10/2024) malam, memanas.

Hal itu saat Calon Gubernur Sulsel, Andi Sudirman mengklaim penurunan angka kemiskinan di Sulsel selama masa jabatannya sebagai gubernur Sulsel. 

Pernyataan tersebut disampaikan ketika subtema debat berfokus pada kemiskinan.

Di mana, topik debat sangat relevan bagi kondisi di Provinsi Sulsel.

Dalam pemaparannya, Andi Sudirman mengungkapkan bahwa penurunan kemiskinan di Sulsel menjadi bukti dari kebijakannya.

Hal itu lantaran koordinasi dilakukannya dengan pemerintah kabupaten/kota. 

"Memang penanganan kemiskinan ekstrem menjadi tanggung jawab langsung pemerintah provinsi, dan saat kami menjabat, kami rutin melakukan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah miskin ekstrem," kata Andi Sudirman.

 Baca juga: Debat Pilgub Sulsel: Sudirman-Fatma Gaungkan Sulsel Maju dan Berkarakter

Andi Sudirman mengklaim bahwa tingkat kemiskinan di Sulsel turun dari 9 persen menjadi 8,07 persen selama masa pandemi Covid-19.

Tren penurunan ini dianggap positif dan bahkan diapresiasi oleh pemerintah pusat.

Danny Pomanto lantas menanggapinya dengan skeptis.

Danny merujuk pada data statistik terbaru yang menunjukkan hal sebaliknya.

"Saya agak heran tadi dia bilang kemiskinan menurun," ujar Danny. 

Ia memaparkan data statistik tahun 2022 yang mencatat angka kemiskinan di Sulsel sebesar 8,63 persen, yang kemudian naik menjadi 8,70 persen pada 2023. 

"Saya kira data statistik itu pasti naik. Jadi saya kira itu tidak tepat dibilang turun," tambahnya.

Dia mempertegas bahwa data justru menunjukkan peningkatan, bukan penurunan.

Danny juga menyoroti tingkat pengangguran di Sulsel yang diklaim mengalami kenaikan.

Hal ini menurutnya berdampak langsung pada kabupaten/kota di wilayah tersebut. 

Namun, ia menambahkan bahwa Kota Makassar menjadi pengecualian.

Di mana angka pengangguran justru menurun berkat kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah kota di bawah kepemimpinannya.

Lebih lanjut, Danny menyampaikan gagasannya soal penguatan kelembagaan dalam mengatasi kemiskinan. 

Menurutnya, kepala desa dan lurah harus diperdayakan dalam program pemberantasan kemiskinan.

"Kalau secara kelembagaan semua bekerja, semua pakai mata dan CCTV untuk melihat kemiskinan di pelosok-pelosok desa dan kota. Dengan demikian kita pasti mampu atasi kemiskinan itu," tutur Danny Pomanto.(*)