TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel atensi khusus pada netralitas tujuh panelis yang akan bertugas dalam debat Calon Gubernur-Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Sulsel 2024.

Debat perdana dilangsungkan di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma, Kecamatan Rappocini, Makassar, Senin (28/10/2024) pukul 20.00 WITA.

Mengusung tema "Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Publik yang Aksesibel dan Responsif."

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa integritas para panelis harus terjaga sepenuhnya demi menciptakan debat yang adil dan bebas dari konflik kepentingan. 

Bawaslu juga akan memastikan bahwa tidak ada afiliasi antara panelis dan dua paslon yang akan beradu gagasan.

Dua paslon Pilgub Sulsel itu, yakni pasangan nomor urut satu, Danny Pomanto-Azhar Arsyad dan pasangan nomor satu dua, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi.

Mardiana menyatakan bahwa proses debat harus berlangsung sesuai prinsip-prinsip profesionalisme. 

Dalam hal ini, metodologi debat akan diawasi ketat oleh Bawaslu agar dapat mengukur kapasitas paslon secara obyektif. 

“Kami harap debat dapat berjalan baik dan metodologinya diperhatikan secara serius,” ujar Mardiana Rusli saat ditemui di Kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani Makassar, Senin (28/10/2024) siang.

"Kemudian kepada panelis, kapasitas dan orang-orang yang memiliki garansi secara integritas dan tidak berafiliasi dari paslon yang akan berkompetisi di debat nanti," tambahnya.

Selain memperhatikan integritas panelis, Bawaslu Sulsel juga mengimbau kepada paslon untuk mengorganisir pendukung yang hadir dalam debat. 

Mardiana mengingatkan terkait potensi ada kericuhan atau masalah yang timbul akibat kurangnya pengendalian pendukung.

Jika hal itu terjadi, maka bisa berimplikasi pada citra paslon serta kelancaran pelaksanaan debat yang digelar oleh KPU Sulsel.

Terkait hal ini, Mardiana juga menyatakan bahwa manajemen pendukung menjadi salah satu aspek keamanan yang tidak dapat diabaikan.

Ia berharap para paslon mampu menjaga ketertiban dan mengendalikan massa pendukung dengan baik untuk mencegah potensi konflik. 

Dengan demikian, debat dapat benar-benar berfungsi sebagai forum adu gagasan yang efektif.

Bawaslu Sulsel memberikan perhatian khusus terkait pengamanan debat.

Kehadiran pihak keamanan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh peserta debat dan masyarakat yang menyaksikan.

Dalam debat Pilgub ini, Bawaslu menginginkan agar paslon dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan ide dan program unggulan mereka kepada masyarakat. 

Mardiana menyebut bahwa ini adalah ajang untuk menunjukkan kapasitas terbaik para calon.

Sehingga mereka dapat menarik simpati publik dengan cara yang profesional dan tertib.

Kata Mardiana, pengawasan ketat dari Bawaslu akan dilakukan selama debat berlangsung. 

Hal ini mencakup pengawasan terhadap panelis, paslon, dan pendukung yang hadir di lokasi. 

Transparansi dalam pelaksanaan debat perlu dijaga agar masyarakat dapat menyaksikan proses pemilu yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan.

Komitmen Bawaslu dalam menjaga netralitas panelis dianggap sebagai langkah untuk menghindari konflik kepentingan. 

Setiap panelis diharapkan mampu menjalankan tugas dengan profesional dan fokus pada substansi debat tanpa keberpihakan kepada salah satu paslon. 

"Debat ini adalah ajang adu gagasan, bagaimana juga cara menarik simpati dari publik atau pemilih untuk dapat memilih yang terbaik bagi paslon yang akan berkompetisi," jelasnya.

Latar Belakang 7 Panelis Debat Pilgub Sulsel 

Ketujuh panelis ini mencakup berbagai latar belakang, mulai dari akademisi hingga aktivis. 

Di antaranya, Andi Yudha Yunus dari lembaga pemerhati kebijakan publik dan aktivis LSM.

Lalu Dr Adi Suryadi Culla sebagai dosen pascasarjana di Universitas Hasanuddin (Unhas).

Selain itu, Mohammad Arif dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Muh Iqbal Latief dari Universitas Hasanuddin (Unhas) juga dipercaya jadi panelis debat.

Di antara panelis juga terdapat Husaimah Husain, seorang aktivis perempuan dan anak yang aktif di Sulsel.

Prof Firdaus Muhammad sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Politik Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).

Terakhir, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Prof Muhlis Madani.(*)