Sosok dan Rekam Jejak Brigjen Mukti Juharsa Akpol 1994, Disebut Dalam Sidang Korupsi Timah

Editor: Ansar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sosok dan rekam jejak Brigjen Pol Mukti Juharsa perwira polisi yang disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, yang menyeret suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai terdakwa, Kamis (22/8/2024).

"Dari Polda seingat saya ada dua. Satunya lagi wakil direktur," katanya.

Kemudian dari pihak smelter, terdapat 20 hingga 22 orang yang tergabung di dalam grup New Smelter.

Sedangkan dari PT Timah, hanya ada Syahmadi.

"Seingat saudara berapa smelter yang ada yang di dalam grup itu?" tanya Hakim Eko.

"Mungkin sekitar 20 atau 22," jawab Syahmadi.

"Kemudian dari PT Timah ada berapa orang?"

"Saya sendiri, Yang Mulia," ujar Syahmadi.

Grup New Smelter yang beranggotan unsur Kepolisian, pihak swasta, dan PT Timah ini disebut Syahmadi berfungsi untuk koordinasi peningkatan produksi PT Timah.

"Jadi latar belakangnya untuk meningkatkan produksi?" kata Hakim Eko kepada Syahmadi.

"Tapi untuk meningkatkan produksi, meskipun buka tambang baru pasti prosesnya lama. Harus ngebor, harus bikin jalan, bikin jembatan, panjang Yang Mulia," jelas Syahmadi.

Berbagai komunikasi pun dilakukan di grup tersebut hingga akhirnya Syahmadi mengetahui bahwa posisi Harvey Moeis dalam hal ini sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin.

"Kemudian tadi awal-awal saksi tidak mengetahui siapa terdakwa (Harvey Moeis). Pada akhirnya tahu siapa terdakwa ini?" tanya Hakim.

"Tahu dari grup whatsapp itu kan ada komunikasi yang mungkin lebih dari kurang lebih 5 atau 6 bulan di situ. Saya berkesimpulan bahwa berarti Pak Harvey Moeis mewakili RBT, Refined Bangka Tin," kata Syahmadi.

Sebagai informasi, Harvey Moeis dalam perkara ini secara garis besar didakwa atas perbuatannya mengkoordinir uang pengamanan penambangan timah ilegal.

Atas perbuatannya, dia dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait dugaan korupsi.

Halaman
1234

Berita Terkini