TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wacana pasangan Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi versus Kotak Kosong dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin mencuat. 

Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Hasrullah, memberikan pandangannya terkait situasi ini.

Ia menilai bahwa kebanyakan ketua partai politik (parpol) tidak memiliki kekuatan atau keberanian yang cukup untuk mengusung calon yang kompetitif melawan petahana.

Menurut Hasrullah, kondisi ini mencerminkan lemahnya dinamika politik di Sulsel. 

Jika benar kotak kosong versus kandidat di Pilgub Sulsel, dianggap sebagai kemunduran demokrasi. 

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa parpol tidak mampu menciptakan kontestasi yang sehat dengan menghadirkan kandidat-kandidat alternatif.

"Jika ini terjadi, berarti kita mengalami kemunduran demokrasi. Demokrasi seharusnya ada kontestasi, yaitu kandidat versus kandidat, sehingga memberikan kesempatan kepada calon-calon pemimpin terbaik di Sulsel untuk ikut berkontestasi," ungkap Hasrullah kepada Tribun-Timur, Kamis (25/7/2024).

Ia menambahkan bahwa adanya kandidat yang bertarung melawan kotak kosong menunjukkan degradasi demokrasi yang signifikan. 

Hal ini bisa dianggap sebagai indikasi adanya oligarki dan permainan politik uang.

Baca juga: Survei Indikator: Danny Pomanto Jadi Penantang Andi Sudirman di Pilgub Sulsel

Sehingga ini menyebabkan partai politik tidak mampu melihat secara jernih calon-calon yang sebenarnya mampu memimpin Sulsel.

"Sulsel membutuhkan pemimpin yang memiliki leadership mumpuni. Kita telah memiliki beberapa tokoh dengan rekam jejak kepemimpinan yang jelas," ujarnya.

Dia mencontohkan, seperti Indah Putri Indriani yang telah menjadi Bupati Luwu Utara dua periode.

Lalu Adnan Purichta Ichsan sebagai Bupati Gowa dua periode, eks Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Danny Pomanto yang saat ini jabat Wali Kota Makassar, hingga Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras.

Ia juga menekankan pentingnya kaderisasi dalam partai politik.

Di mana calon pemimpin seharusnya memiliki pengalaman memimpin dari tingkat bawah atau memiliki rekam jejak yang jelas di bidang lainnya, seperti anggota legislatif.