TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menaruh atensi terhadap netralitas aparat keamanan dalam Pilkada Serentak 2024. 

Hal itu disampaikan saat sambutan di Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Sulawesi, Kalimantan dan Maluku berpusat di Claro Hotel Makassar pada Rabu (26/6/2024) siang.

Rakor ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komjen Pol Fadil Imran.

Lalu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, hingga Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.

Dalam kesempatan itu, Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak hanya bertugas memberikan dukungan keamanan selama seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada.

Namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas mereka.

Tak hanya TNI-POLRI, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diminta bersikap netral.

Menurutnya, netralitas TNI-Polri dan ASN sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

Terlebih TNI dan Polri memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan dukungan keamanan selama seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada. 

"Salah satu tugas utama aparat keamanan adalah menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada. Namun, yang tidak kalah penting adalah menjaga netralitas mereka," ujar Hadi Tjahjanto.

Selain itu, Hadi Tjahjanto juga menekankan pentingnya netralitas dan integritas dari penyelenggara dan pengawas pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

"KPU dan Bawaslu harus tetap on the track dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya," katanya.

"Mereka harus bertindak netral dan berintegritas untuk memastikan penyelenggaraan pilkada yang adil dan transparan," tambahnya.

Selanjutnya, Hadi mengingatkan akan pentingnya dukungan dan fasilitas dari pemerintah pusat dan daerah.

Utamanya ketersediaan anggaran pilkada dari pemerintah daerah.