TRIBUN-TIMUR.COM - Partai pimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yakni PKB secara terang-terangan tak akan menspesialkan Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta 2024.

Berbeda dengan PKB, DPW PKS Jakarta menyebut sudah membentuk tim relawan yang siap memenangkan Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur Jakarta 2024.

Dikabarkan sebelumnya, Anies Baswedan kembali mempunyai kans maju di Pilgub Jakarta 2024.

Pasalnya, mantan Calon Presiden di Pilpres 2024 ini tak menyatakan secara tegas jika dirinya tak lagi akan mencalonkan di Pilgub Jakarta 2024.

Bahkan dorongan dari sejumlah kerabat hingga relawan Anies terus berdatangan, termasuk dukungan partai.

PKB salah satu partai yang mendukung Anies di Pilpres 2024 kini juga membuka pintu kembali untuk Pilgub Jakarta 2024.

Namun PKB meminta Anies tetap mengikuti ujian kelayakan dan kepatutan (UKK) Bacakada PKB. 

Hal tersebut menjawab soal apakah Anies maju dengan cara yang sama seperti bacakada lainnya atau melalui jalur cepat (fast track). 

"Semua harus melalui tahapan UKK, tapi yang UKK macam-macam UKK tidak hanya dilakukan di DPP. Bisa saja kemudian waketum misalnya karena misalnya level gubernur yang kita mandatkan untuk melakukan diskusi itu waketum," kata Halim di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

Baca juga: Diam-diam Anies dan PKS Bentuk Tim Pemenangan Pilgub Jakarta 2024, 5 Anak Buah Prabowo Siap Melawan!

Halim menyebut pelaksanaan UKK untuk bacakada merupakan arahan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

Para bacakada yang telah mendaftar nantinya diharuskan memaparkan visi misi.

"Jadi prinsipnya UKK itu semua, masalah tempat itu tak menjadi aturan saklek yang penting susbtansinya yang didiskusikan," kata Halim.

Melalui UKK, PKB ingin menguji pengetahuan dan pengalaman para kandidat yang ingin maju di Pilkada 2024. 

"Tidak mungkin kita akan mengusung seseorang di daerah ketika orang yang akan kita usung itu tak paham daerahnya," kata dia.

"Ini tidak akan mendukung pembangunan, ini menjerumuskan masyarakat karena kita mengusung pimpinan yang tak paham urusan daerahnya karena kita akan mengusung pimpinan yang tidak paham urusan daerah," tandas Halim.