Pilgub Jatim

Khofifah Dilapor ke KPK Jelang Pilgub Jatim, Ungkit Kasus Korupsi Kemensos 9 Tahun Lalu

Editor: Sudirman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Khofifah Indar Parawansa. Khofifah dilaporkan ke KPK soal dugaan korupsi di Kemensos.

TRIBUN-TIMUR.COM - Khofifah Indar Parawansa dilapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelang Pilgub Jatim.

Padahal Khofifah merupakan kandidat terkuat di Pilgub Jawa Timur.

Tiga parpol telah merekomendasikan Khofifah Indar Parawansa yaitu Demokrat, Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Bahkan Khofifah berpotensi melawan kotak kosong di Pilgub Jatim.

Saat persiapan maju di Pilgub Jatim, Khofifah justru dilaporkan ke KPK, Selasa (4/6/2024).

Ia dilaporkan Forum Komunikasi Masyarakat Sipil.

Kasus dilaporkan ke KPK saat Khofifah Indar Parawansa menjabat Menteri Sosial.

Baca juga: Daftar 3 Partai Resmi Dukung Khofifah - Emil Pilgub Jatim, Ketua Muslimat NU Tak Tergoda Rayuan PDIP

Mereka menduga Khofifah telah terlibat korupsi program verifikasi dan validasi di Kemensos tahun 2015 yang diduga merugikan negara 

Selain Khofifah, ada dua orang yang turut dilaporkan.

Yakni mantan Kepala Pusdatin Kemensos Mumu Suherlan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu, Adhy Karyono.

"Kita dapatkan audit dari BPK, kerugian proyek yang kita laporkan itu Rp98 miliar di kasus di Kemensos tahun 2015, program verifikasi dan validasi orang miskin," ujar Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil, Sutikno, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).

Kasus lainnya yang dilaporkan yaitu pengadaan proyek tenda dengan dugaan kerugian Rp7,8 miliar. 

Dia mengatakan kuasa penggunaan anggarannya adalah Adhy Karyono, mantan pejabat Kemensos yang kini menjabat Pj. Gubernur Jawa Timur.

“Ternyata pada waktu 2015 itu, selain program verifikasi dan validasi itu, ada program namanya pengadaan tenda, dan juga diduga ada kerugian Rp7,8 miliar, pengadaan tenda tersebut,” lanjut Sutikno.

Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa pihak Pengaduan Masyarakat (Dumas) telah menerima aduan dimaksud.

Kini KPK akan menelaah laporan itu.

"Setelah kami cek di pengaduan masyarakat, memang betul ada laporan di bagian pengaduan masyarakat. Prinsipnya tentu KPK pasti dalami ya, data, informasi, yang diterima tersebut untuk memastikan apakah sesuai dengan syarat dari laporan masyarakat," kata Ali.

Sementara Khofifah Indar Parawansa mengaku baru mendengar soal laporan ke KPK.

Khofifah mengaku belum mengetahui substansi laporan ke KPK. 

Profil Khohifah

Khofifah memulai karier sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna, Surabaya pada tahun 1989.

Pada tahun 1991 ia mulai terjun ke dunia politik dengan menjadi caleg DPR dari Partai Pembangunan Pembangunan.

Ia pun akhirnya terpilih sebagai anggota DPR dari PPP periode 1992-1998.

Khofifah termasuk salah satu anggota dewan termuda ketika itu.

Saat dilantik Khofifah masih berusia 27 tahun.

Ia langsung dipercaya sebagai pimpinan fraksi PPP sekaligus menjabat sebagai pimpinan komisi. Inilah awal langkah Khofifah dalam dunia politik di parlemen.

Pidato Khofifah dalam Sidang Istimewa MPR tahun 1998 dianggap cukup mengejutkan anggota parlemen saat itu.

Bagaimana tidak? Khofifah yang mewakili Fraksi PPP berpidato sangat tegas mengkritik rezim Orde Baru dan mengungkapkan borok pemilu 1997.

Lewat pidato tersebut, nama Khofifah jadi bahan pembicaraan dalam jagat politik nasional.

Pasca Orde Baru, Khofifah keluar dari PPP dan hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang digagas Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Bahkan, saat KH Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden, Khofifah ditunjuk sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN, sayangnya tidak lama kemudian Gus Dur dilengserkan dan posisi Khofifah digantikan orang lain.

Karier politiknya terus berlanjut ketika dia maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jatim 2008.

Sempat gagal, di tahun itu, Khofifah tak patah arang.

Ia kembali maju kembali dalam Pilgub Jawa Timur 2013-2018, namun lagi-lagi gagal.

Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden untuk periode kedua, membawanya kembali ke kabinet. Khofifah ditunjuk menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014-2019).

Hanya saja, ia kemudian mengundurkan diri pada Januari 2018 demi bisa mencalonan diri ketiga kalinya sebagai calon gubernur Jawa Timur 2018.

Berbeda dengan dua pilkada sebelumnya, Khofifah yang berpasangan dengan Emil Dardak kali ini berhasil keluar sebagai pemenang.

Mereka mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

 

 

Berita Terkini