TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO - Setelah tak lagi menjabat, sejatinya kendaraan dinas (Randis) dan rumah dinas (Rumdis) sejatinya dikembalikan ke pemerintah.

Pasalnya, Randis maupun Rumdis tersebut akan dipakai atau diisi oleh pejabat berikutnya. 

Idealnya seperti itu, seperti disampaikan Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Jeneponto, Badaintang. 

Hanya saja, di Jeneponton beberapa mantan ataupun pensiunan pejabat enggan mengembalikan aset daerah tersebut ke Pemda. 

Emang boleh? 

Badaintang menegaskan, Randis maupun Rumdis itu wajib dikembalikan ke daerah. 

"Itu aset milik daerah," katanya pada Tribun-Timur.com, Senin (18/3/2024). 

Baca juga: 14 Rumah Dinas di Jeneponto Masih Dihuni Pensiunan Pejabat,Disurati Berkali-kali Tetap Ogah Keluar

14 Rumdis Masih Dihuni Pensiunan Pejabat

Tercatat 14 unit Rumah Dinas masih dihuni pensiunan pejabat di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Semuanya tersebar di berbagai tempat di pusat kota, Kecamatan Binamu.

"Ada sekitar 14 yang saya tahu sementara," kata Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Jeneponto, Badaintang kepada Tribun-Timur.com, Senin (18/3/2024) siang.

Ia mengungkapkan, kebanyakan rumah tersebut dikuasai purna bakti dari dinas pertanian.

Tercatat, sebanyak 10 rumah dinas belum dikosongkan di wilayah Kelurahan Monro-monro atau lebih dikenal dengan nama lawas 'Jeneponto Lama'.

"Jeneponto Lama ada 10 yang dikuasai oleh pihak pensiunan dinas pertanian, ada juga dari kejaksaan, pegawai lembaga masih dipakai, di Jalan Pahlawan ada empat termasuk rumah mantan Kadis Koperasi," ucapnya.

Baca juga: 14 Randis Pejabat Belum Dikembalikan ke Pemda Jeneponto, BKAD: 11 Disurati, 2 Merespon, 1 Ditarik

Mirisnya kata Badaintang, mantan Kadis Koperasi Jeneponto Zubair yang kerap disurati tak pernah menunjukkan sikap kooperatif.