Zamharie: JK mana mau atas nama Golkar sekalipun diberi mandat oleh Ketum. Karena Golkar adalah pelopor pencalonan Gibran yang nyata-nyatanya melanggar konstitusi dan UU Pemilu.

Daeng Uceng: Hanya orang yg tidak punya kapasitas yg mempertanyakan kapasitas orang lain.

Sebelumnya

Idrus Marham: Kalau Atas Nama Golkar, dalam Kapasitas Apa?

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham mempertanyakan rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan 12 sekaligus politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, pertemuan JK dengan Megawati boleh saja terlaksana asalkan tidak membawa nama Partai Golkar.

"Kalau ketemu, sebagai tokoh, saya kira sebuah keniscayaan dan memang harus ketemu, tetapi kalau misalkan ketemu atas nama Golkar, saya kira dalam kapasitas apa?" kata Idrus saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

"Kalau tidak kapasitas dan posisinya tidak jelas, berarti sangat tidak etis kalau atas nama Golkar," kata dia.

Idrus mengaku bahwa JK juga belum pernah menyampaikan ihwal rencana pertemuan tersebut kepada sesama senior partai berlambang pohon beringin ini.

Dia juga yakin, JK tidak akan membawa nama Partai Golkar saat bertemu Megawati.

"Terkecuali ada atas mandat dari Ketua Umum (Airlangga Hartarto). Nah itu baru jelas," ucap Idrus.

Ia juga berharap, jika JK dan Megawati bertemu bakal memunculkan kedamaian dan suasana yang lebih baik pasca-Pemilu 2024.

Sebelumnya diberitakan, politikus senior PDI-P Hendrawan Supratikno mengaku mendengar kabar bahwa Megawati Soekarnoputri akan bertemu JK.

Hal ini disampaikan ketika ditanya soal kebenaran kabar yang beredar di kalangan wartawan tersebut.

"Mendengar (kabar bakal bertemu)," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Kamis (22/2/2024).