KPPS-isme: Antara Abdi Negara atau Perhatian Negara?

Oleh Amril Maryolo. AR

Dosen Institut Teknologi Amanna Gappa/UIN Alauddin

Telah ditetapkan dan dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pelantikan tersebut dilaksanakan serentak di masing-masing daerah secara nasional.

KPPS termasuk salah satu badan ad hoc bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada.

Setelah dilantik, mereka akan mulai untuk melaksanakan tugasnya hingga 25 Februari 2024.

Pelantikan KPPS tahun ini ada yang berbeda, perbedaan tersebut bukan dari tugas dan tanggung jawabnya tetapi posisinya disamakan dengan abdi negara di kalangan nitizen sosial media.

Baru-baru ini viral di media sosial KPPS disamakan dengan abdi negara seperti TNI, Polri, dan ASN karena disoroti gajinya yang cukup tinggi dibandingkan gaji KPPS di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Jika menyinggung soal gaji, hal tersebut tentu perlu karena tugas KPPS di Pemilu tahun ini tidak ringan dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pemungutan serta penghitungan suara di TPS.

Terdapat lima pemungutan dan penghitungan suara sekaligus yang harus diselesaikan dalam sehari yaitu; pemilihan presiden & wakil presiden, pemilihan legislatif DPR-RI, pemilihan DPD, pemilihan legislatif DPRD Provinsi, dan pemilihan
legislatif DPRD kab/kota.

Jokes KPPS

Media sosial dihebohkan pasca pelantikan KPPS dengan banyaknya nitizen yang berhasil menjadi petugas penyelenggara Pemilu.

Menurut mereka suatu kebanggan menjadi petugas yang membantu kelancaran Pemilu 2024.

Tidak sedikit dari konten menjadi petugas KPPS seperti sebuah pekerjaan idaman yang diinginkan jutaan orang.