TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sudah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.

Mahfud MD ingin mundur dari jabatan Menpolhukam.

Langkah ini dinilai Akademisi Unhas Dr Hasrullah tepat. 

Meskipun, seharusnya jabatan menteri ditinggalkan sejak awal mencalonkan diri dalam Pemilu 2024.

Dr Hasrullah pun menilai kontestan politik memang sebaiknya ikut mundur jadi jabatan eksekutif.

Sehingga demokrasi bisa berjalan lancar tanpa intervensi dan kecurigaan.

Dengan mundurnya sebagai pejabat eksekutif, kontestan politik bisa lebih fokus dalam kampanye.

Begitu melihat fenomena masyarakat maupun persoalan negara maka lebih netral dalam menyampaikan gagasan.

"Sebaiknya mereka yang ikut kontestasi mundur dong, artinya tidak kangkangi demokrasi," jelas Dr Hasrullah saat dihubungi, Rabu (31/1/2024)

"Kalau mau netral tinggalkan kabinet dan bisa fokus. Tidak mencampurkan sebagai eksekutif, pemerintah dengan politik," lanjutnya.

Saat ini, Capres nomor 2 Prabowo Subianto memang belum mengirim sinyal akan mundur dari kabinet.

Meskipun Mahfud MD secara terbuka sudah mengirim surat pengunduran diri.

Penggagas KKN kebangsaan ini menilai pemerintah harusnya netral dalam kontestasi politik.

Termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang punya hak suara tapi diikat dengan aturan netralitas.

Dengan berpisahnya dari kabinet, dr Hasrullah melihat kecurigaan masyarakat terhadap kecurangan pemilu bisa ditekan.