Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berlangsung alot.
Diketahui, dari 10 fraksi yang ada di DPRD Luwu, 6 fraksi yakni Golkar, PKS, PAN, PDIP, Gerindra, dan Perindo meminta pembahasan RAPBD 2024 itu diulang.
Sementara fraksi PPP dan NasDem kukuh agar RAPBD 2024 itu difinalisasi.
Dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Luwu, Jumat (10/11/2023) di ruang musyawarah, Rusli menegaskan tidak rasional jika tahapan pembahasan RAPBD 2024 dibahas dari awal kembali.
Karena kata Rusli, sebagai Ketua DPRD Luwu, ia selalu mengawal setiap tahapan sesuai mekanisme perundang-undangan.
"Menurut saya, tidak rasional kita kembali dari awal melakukan tahapan. Saya melakukan rapat sudah sesuai tahapan dan saya tidak melakukan rapat paripurna kalau tidak qourum," jelasnya.
Dirinya menambahkan, agar RAPBD 2024 itu bisa segera difinalisasi
"Tidak mungkin kata dia, memanggil kembali eksekutif untuk membahas APBD tersebut," jelas Ketua PPP Luwu itu.
Selain fraksi PPP, NasDem juga fraksi yang getol agar RAPBD 2024 tidak diulang.
Ketua fraksi NasDem Arby memiliki alasan, sebab agenda pembahasan RAPBD 2024 sudah sesuai hasil rapat Bamus beberapa waktu lalu.
"Jujur saja kalau kita mau kembali dari awal dengan waktu dan tenega yang telah kita keluarkan, saya secara fraksi dan pribadi tidak menerima," terangnya.
Sementara itu, Ketua fraksi Golkar Andi Muharrir tetap menyayangkan sikap terburu-buru yang diambil pimpinan.
Sebab, menurut Andi Muharrir, dalam beberapa tahapan agenda RAPB 2024 selalu tak pernah mencapai kuorum.
Bahkan Andi Muharrir mendapat informasi, jika ada beberapa legislator di DPRD Luwu diduga melakukan lobi agar setiap anggota DPRD yang lain bisa selalu hadir dalam pembahasan RAPBD 2024.
"Jadi mereka terus lobi, itu info yang saya dengar. Mereka mengimi-imingi kalau terus hadir dalam setiao agenda, akan diberi jatah pokok pikiran (pokir) sebanyak Rp2 miliar," jelasnya, Selasa (14/11/2023).
Legislator partai beringin itu mengaku, pihaknya akan getol menolak hasil pembahasan Ranperda APBD 2024 yang telah dibahas Badang Anggaran (Banggar).
"Kami tidak menolak APBD-nya. Tapi kami melihat pembahasan ini terlalu terburu-buru. Itu dimulai dari pembahasan Badan Musyawarah (Bamus). Anggota Bamus yang hadir tidak pernah mencapai kuorum, tetapi terus dilanjutkan," jelasnya.
"Begitu juga di Banggar, selama ini pembahasan juga tidak pernah kuorum. Dari 18 anggota Banggar hanya beberapa saja yang hadir," tambahnya.
Waktu pembahasan yang begitu cepat disinggung Andi Muharrir, ia menduga ada pos anggaran di dalam Ranperda APBD 2024 hanya menguntungkan satu pihak saja.
"Kita bisa menganalisa, bagaimana coba dari penyerahan Ranperda 2024 itu saja dipaksakan. Anggota yang hadir tidak kuorum. Ditambah setelah itu, agenda pandangan fraksi sampai pembahasan awal itu hanya setengah hari," ujarnya.
"Itu saja dari 10 fraksi, 6 tidak hadir memberikan pandangan mereka. Lalu setelahnya dijawan kembali oleh bupati. Apa yang mau dia jawab kalau begini?," tambahnya.
Dirinya menambahkan, pembahasan serba cepat ini menghilangkan fungsi budgeting yang dipegang legislator.
"Jadi kami merasa fungsi pengawasan anggaran kami hilang. Hal sama terjadi di Malang, kenapa bisa beberapa anggota legislator masuk bui, ya karena ini," terangnya.
Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana