TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan besar terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin berpesan kepada seluruh bupati dan wali kota dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel dalam mensukseskan Pemilu 2024 yang Luber, Jurdil, Lancar, Aman dan Damai di Era Baru Sulsel Menuju Indonesia Maju, di Hotel Claro, Rabu, (11/10/2023).

Menyikapi itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto memastikan Pemkot Makassar segera akan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam mensukseskan tahapan Pemilu 2024.

Kata Danny, dalam waktu dekat, Pemkot Makassar akan melakukan asistensi dan konsultasi dari provinsi terlebih dahulu.

"Dalam tata cara keuangan kan ada asistensi dari provinsi, kita menunggu asistensi. Tidak lama kok tergantung teman-teman di provinsi kalau lebih cepat," kata Danny di Hotel Claro, Rabu, (11/10/2023).

Terkait anggaran yang akan dialokasikan, Danny belum tahu persis berapa jumlahnya. 

Apalagi timnya masih menunggu pembahasan pokok sebentar lagi.

"Tetapi NPHD itu tidak ada masalah bagi kita. Intinya prosedur keuangan harus dilakukan, asistensi, konsultasi," tambahnya," ujarnya 

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan Rakor ini meneguhkan bahwa Forkopimda se-Sulsel sudah siap menggelar dan mengawal sukses Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Hal itu ditandai dengan kesiapan anggaran. Olehnya, ia mendorong seluruh kabupaten/kota bulan ini sudah melakukan penandatanganan NPHD.

"Insyaallah seluruh Sulsel bulan ini seluruhnya sudah tanda tangan NPHD. Saya percaya Pemkot/kabupaten di Sulsel teguh menyelesaikan itu. Cuma hal teknis penganggaran saja yang dibicarakan. 

"Prinsipnya tidak ada persoalan semuanya bisa dibicarakan karena kami menganut falsafah sipakatau, sipakalebbi, sipakainge," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman mengatakan, Pemkot Makassar mengusulkan anggaran pemilihan wali kota (Pilwali) dalam APBD Perubahan 2023.

Pemkot Makassar mengcover 40 persen anggaran Pemilu di APBD Perubahan 2023.

Sementara 60 persen lebihnya akan dimasukan dalam APBD Pokok 2024.