TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Demokrat disebut berpeluang dapat jatah menteri dari Presiden Joko Widodo.

Isu tersebut muncul setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),  bertemu Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) kemarin. 

Presiden ke-6 RI dan Jokowi bertemu tertutup saat wacana reshuffle atau perombakan kabinet sedang jadi pembahasan.

Pertemuan SBY dengan Jokowi sangat jarang terjadi dan diketahui publik.

Apalagi selama ini, Demokrat dikenal identik dengan oposisi yang kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam mengatakan Partai Demokrat sepertinya mulai merapatkan barisan mendukung pemerintahan.

"Positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya," ujar Ahmad Khoirul Umam, Senin (3/10/9/2023) malam dikutip dari Kompas.com.

Menurut Umam di sisi lalin  Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.

Dia menilai  kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi.

Apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar.

 Atau sebaliknya, tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019.

"Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsoliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY, yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati," ungkap Umam.

Jika Demokrat dapat jatah menteri lalu siapa yang berpeluang jadi menteri Jokowi?

Menteri PKB dan Nasdem Terancam

PKB dan Nasdem saat ini masih memiliki jatah menteri di kabinet pemerintahan Jokowi.