TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe, mengaku kecewa dengan sikap Anies Baswedan yang memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar sebagai calon wakilnya di Pilpres 2024.

Nimatullah menilai, keputusan itu adalah langkah sepihak karena penunjukan Cak Imin, sapaan Muhaimin, sebagai cawapres Anies dilakukan tanpa melibatkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Selatan (PKS) selaku pengusung dan tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Nasdem.

Menurut Ulla, sapaan Ni’matullah, penentuan cawapres seharusnya dibicarakan di internal KPP.

Atas dasar itu, Ulla mengaku Demokrat telah ditipu dan dipermainkan.

Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menegaskan, jika DPD Demokrat Sulsel dimintai pendapat, maka jawabannya hengkang dari koalisi.

"Tidak ada alasan bertahan di koalisi. Kami ini ditipu mentah-mentah, dipermainkan," katanya, Jumat (1/9/2023).

Saat ini, Ulla menunggu instruksi DPP terkait sikap politik Demokrat.

"Kami di daerah, ikut keputusan pusat saja, sabar dulu lah,” tandasnya.

Tegak Lurus

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Arsyid, mengatakan ancaman hengkang dari KPP yang dilontarkan Demokrat adalah hak partai tersebut.

"Kalau terkait sikapnya Demokrat, tentu itu haknya untuk bersikap," kata Amri.

Tetapi, lanjut Amri, sejauh ini dia belum mendapat informasi atau sikap resmi dari partai koalisi terkait sikap Demokrat.

"Yang saya tahu, sejauh ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih utuh dan solid dengan apa yang sudah disepakati bersama. Yaitu sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai presiden," ucapnya.

Baca juga: Utusan Pak Lurah Mendadak Temui SBY, Demokrat Siapkan Kejutan Usai Penghianatan Anies dan Nasdem

Menurutnya, penentuan cawapres seharusnya tidak diperdebatkan.

Sebab, penentuan calon wakil presiden sudah diserahkan kepada Anies Baswedan.