TRIBUN-TIMUR.COM - HARTA kekayaan Irjen Pol Mohammad Iqbal Kapolda Riau yang turun langsung menangani kilang minyak Pertamina di Dumai, pasca-ledakan, Minggu (2/4/2023).

Pada tahun 2018, Mohammad Iqbal melaporkan harta kekayaanya ke LHKPN KPK cuma Rp1.

Sementara pada tahun 2021, harta kekayaan Mohammad Iqbal mencapai Rp29,4 miliar.

Tahun berikutnya sudah turun. 

Sejak menjabat, Mohammad Iqbal baru tiga kali melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN.

Pertama Rp1, lalu Rp29,4 miliar dan laporan pada tahun 2022.

Baca juga: Profil dan Harta Hinca Pandjaitan Anggota DPR Minta Perppu Perampasan Aset Dibuat, Mobil Cuma Satu

Baca juga: Harta Kekayaan Hatta Rahman Eks Bupati Maros Andalan PPP untuk DPR RI, Mobil Termahal Rp160 Juta

Saat turun ke kilang minyak, Mohammad Iqbal didampingi Dirkrimum dan Kabid Labfor bersama tim dari Polda Riau untuk melakukan olah TKP demi kepentingan penyelidikan mendalam.

Irjen Iqbal juga menggelar rapat bersama sejumlah petinggi PT Pertamina, pejabat utama Polda Riau, Walikota Dumai, Dandim 0320/Dumai dan Kapolres Dumai.

Menurut dia, dari paparan yang disampaikan pihak Pertamina, ledakan diduga terjadi karena adanya pelepasan H2 atau hidrogen di area pipa Suction Discharge Area, sehingga menyebabkan flash serta terbakarnya Hydrocracker Unit ( HCU).

"Fire accident atau kebakaran dapat dikendalikan dan dilokalisir dalam waktu 9 menit di area atau lokasi yang terbakar," kata Irjen Iqbal.

Terungkap pula, karakteristik kebakaran adalah hidrogen, sehingga menghasilkan gelombang udara dan suara yang dahsyat yang berdampak pada lingkungan sekitar.

Saat ini telah dilakukan shutdown dan recovery plan dari Hydrocracker Unit yang terbakar di area kilang Pertamina KPI RU II Dumai.

"Sambil melaksanakan Recovery Hydrocracker Unit, Pertamina RU II Dumai memastikan pasokan BBM Riau dan Sumbagut masih dalam tahap normal dan tidak terganggu," tutur Irjen Iqbal.

Rinciannya, Pertalite untuk stok 18 hari, Solar untuk stok 17 hari, Avtur untuk stok 60 hari dan Pertadex untuk stok 66 hari.

 "Berdasarkan pantauan di lokasi operasional Refinery Unit II PT KPI Dumai saat ini tetap berjalan normal kecuali pada lokasi gangguan yang terbakar," pungkas Kapolda Riau.

Harta kekayaan

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMMAD IQBAL

2. Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU

3. NHK : 814807

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 23.019.439.000

1. Tanah Seluas 1162 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 8.275.000.000

2. Tanah Seluas 279 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

3. Tanah Seluas 384 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

4. Bangunan Seluas 28.47 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 418 m2/201 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 7.392.439.000

6. Tanah Seluas 663 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 2.652.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.628.997.041

F. HARTA LAINNYA Rp. ---- Sub Total Rp. 27.648.436.041

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 27.648.436.041.

DPR minta semua kilang minyak diaudit

Komisi VI DPR RI menanggapi terkait Kilang Pertamina RU II di Dumai, Provinsi Riau yang meledak pada Sabtu (1/4/2023) malam pukul 22.40 WIB.

Menurut Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Reza, Pertamina belum sepenuhnya bisa memperbaiki atau memperbaharui kondisi masing-masing kilang yang dmilikinya.

"Namun demikian dengan tidak mendahului investigasi tentang kebakaran di Dumai ini, apa penyebabnya dan akibat kebakaran ini seperti apa.

Sekali lagi, saya mengingatkan agar Pertamina sungguh-sungguh untuk memperbaiki atau mengaudit keseluruhan fasilitas kilang," ujarnya kepada Tribunnews.com, Minggu (2/4/2023).

Kemudian, satu di antara yang jadi sorotan DPR RI pada rapat dengan Pertamina terakhir kali adalah terkait keberadaan pipa pasok minyak mentah.

"Pipa minyak yang berasal dari sumber baik itu dari kilang penyedia bahan mentah maupun melalui kapal yang harus dijaga betul.

Sebab, rata-rata pipa yang tertanamkan satu sampai satu setengah meter di bawah tanah yang bisa saja itu melewati fasilitas publik atau hunian dari masyarakat," katanya.

Jika hal itu tidak diawasi dengan sungguh-sungguh oleh baik pemerintah maupun Pertamina yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari kalau seandainya fasilitas seperti itu memiliki atau mempunyai kerusakan.

Dia mengatakan saat ini belum saatnya untuk menunjuk siapa yang betul-betul bersalah sembari menunggu proses investigasi.

"Hanya saja kesepakatan kami dengan Kementerian BUMN maupun dengan Pertamina betul-betul mencari solusi terhadap masalah kemungkinan terjadinya kebakaran di kilang-kilang yang lain dengan melakukan audit terhadap fasilitas kilang," pungkasnya

(Tribun-timur.com/Ansar Lempe/Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)