TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rombongan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meninjau Sungai Butta Toa dan Sungai Pammelakkang Je’ne di Maros, Kamis (2/2/2023).

Mereka kunjungan kerja spesifik di antaranya, Hamka B Kady, Andi Iwan Darmawan Aras, Eddy Santana Putra, Anwar Hafid, dan Muhammad Aras.

Anggota Komisi V DPR RI itu meninjau aliran sungai dari atas Jembatan Maros atau di Jalan Trans Sulawesi.

Seusai meninjau, Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady menyatakan harus ada solusi konkret baik jangka pendek maupun jangka panjang agar air sungai saat musim hujan tak lagi meluap hingga ke pemukiman warga.

Komisi V DPR RI membidangi infrastruktur, mendorong Kementerian PUPR segera membangun infrastruktur pengendali banjir.

Salah satunya, menormalisasi sungai Butta Toa dan Sungai Pammelakkang Je’ne dengan membuat lebih banyak penampungan air berupa kolam-kolam retensi di hulu atau di Kecamatan Tompobulu dan drainase di ibu kota Maros serta peralatan dan fasilitas penunjang lainnya.

“Jadi memang perlu dibangun infrastruktur pengendali banjir. Seperti membangun perkuatan tebing sungai pada area luapan sungai,” ujar Hamka, Kamis (2/2/2023).

Selain itu kata Hamka, harus ada penegakan hukum dan membuat aturan guna menertibkan daerah bantaran sungai.

“Tidak kalah pentingnya perlu adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan daerah aliran sungai,” ujarnya menambahkan.

Namun, kata politisi senior Golkar ini, pembangunan pengendali banjir baru bisa direalisasikan pada 2024 karena terkendala anggaran.

“Ini kita bahas soal penganggarannya. Insya Allah, tahun depan terealisasi. Kami ajukan anggarannya karena ini prioritas agar masyarakat tidak kebanjiran lagi,” jelasnya.

Segera Bangun Kolam Retensi di Tompobulu

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Djaya Sukarno, menyatakan sheet pile di Maros belum lengkap.

Sehingga, kata Djaya, pihaknya memprioritaskan melengkapi sheet pile di aliran sungai.

Meski begitu, penanganan banjir tidak bisa selesai hanya dengan melengkapi sheet pile.