TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Sebanyak 1.000 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan instansi terkait diterjunkan mengamankan aksi unjuk rasa gelaran Aliansi Rakyat Bone Bersatu di Kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Selasa (19/8/2025).

Aksi ini sebagai bentuk penolakan atas kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dinilai memberatkan masyarakat.

Massa aksi diperkirakan mencapai ribuan orang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bone.

Untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan, aparat kepolisian bersama TNI dan Satpol PP menyiapkan pagar betis di sekitar Kantor Bupati.

Selain itu, pagar besi setinggi hampir satu meter dipasang mengelilingi kantor sebagai barikade tambahan agar massa tidak masuk ke area perkantoran.

Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi, saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com menegaskan pengamanan dilakukan demi menjaga ketertiban umum serta memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik tanpa kericuhan.

“1.000 personel kami turunkan dari TNI dan Polri,” ujarnya.

Sugeng juga menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak bertindak anarkis.

“Kami dari pihak keamanan meminta dengan hormat kepada masyarakat, khususnya para pendemo, silakan menyampaikan aspirasi, tetapi sekiranya janganlah berbuat anarkis. Kami sangat menginginkan situasi Kabupaten Bone ini tetap aman dan kondusif,” katanya.

Ia juga menyampaikan akan dilakukan penutupan jalan sementara di titik aksi.

“Iyya kami akan lakukan penutupan jalan sementara di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Bone,” jelasnya.

Pasi OPS Kodim 1407 Bone, Lettu Inf Akhyar Budiman berharap aksi demonstrasi berjalan lancar.

“Kami juga terlibat pengamanan, kami juga dipesankan agar kiranya mengawal aksi demonstrasi dengan humanis,” pesannya.

Sekitar 2.000 orang diperkirakan akan berunjuk rasa di Kantor Bupati Bone dan Gedung DPRD terkait penolakan PBB-P2, sekitar pukul 12.00 Wita. (*)