Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Hubungan Partai Nasdem dan PDIP kini disebut kurang harmonis setelah munculnya rencana Presiden Jokowi untuk reshuffle kabinet.
Secara terang-terangan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya.
Dua menteri jadi sasaran utama Djarot yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Demi Syahrul dan Nurbaya, Djarot berikan 'perintah' khusus ke Presiden.
Saat isu reshuffle memanas, Demokrat muncul dan memberi peringatan ke Jokowi soal 'bahaya' reshuffle.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan Jokowi untuk berhati-hati mereshuffle kabinet.
Herzaky mengatakan, rakyat berharap besar dalam reshuffle yang akan Jokowi lakukan terhadap menteri-menterinya.
"Beliau sebaiknya sangat berhati-hati jika memang benar akan melakukan reshuffle.
Ada harapan besar rakyat di dalamnya jika benar Presiden Jokowi mau melakukan reshuffle," ujar Herzaky saat dimintai konfirmasi, Senin (26/12/2022).
Herzaky menjelaskan, reshuffle yang Jokowi lakukan harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat.
Menurutnya, Jokowi tidak boleh melakukan reshuffle karena langkah politis semata.
"Bukan langkah politis semata, yang tak berdampak apa-apa bagi nasib rakyat banyak yang kesusahan sejak pandemi," tuturnya.
Kemudian, Herzaky menyinggung waktu kerja Jokowi yang tersisa 2 tahun lagi, sehingga rakyat berharap kinerja kabinet semakin membaik dan fokus memulihkan kondisi negeri.
Herzaky mendorong para menteri tidak genit dalam memanfaatkan jabatan.
"Bukan malah bergenit-genit ria memanfaatkan jabatan untuk kampanye.
Kasihan Presiden Jokowi dan rakyat, kalau malah menterinya tidak fokus bekerja memperbaiki kondisi negeri kita yang sedang berat ini," papar Herzaky.
Walau begitu, Herzaky menyadari bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.
Dia yakin Jokowi mengetahui apa yang dibutuhkan dalam pemerintahan saat ini, apakah perlu dilakukan reshuffle atau tidak dan pejabat mana yang perlu diganti.
"Penilaian kinerja tiap menterinya kan yang tahu beliau sendiri.
Mana yang masih perlu diakselerasi, mana yang sudah sesuai dengan harapan beliau, dan mana yang harus diganti pejabatnya untuk memperbaiki kinerjanya," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja menteri-menterinya.
Dua menteri jadi sasaran utama Djarot yakni terutama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Djarot mengatakan, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi.
Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Sebab, Djarot merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengeklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras.
Menurut Djarot, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.
Oleh sebab itu, anggota Komisi IV DPR tersebut menegaskan, semua pihak di pemerintah baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.
"Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi," ujar Djarot.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai," kata Djarot.
Jokowi beri sinyal reshuffle
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkap kemungkinan merombak atau me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju masih mungkin terjadi.
Hal itu Jokowi sampaikan merespons hasil survei Charta Politika yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju ia merombak susunan kabinet.
"Mungkin," kata Jokowi seusai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022).
Kendati demikian, Jokowi tidak mengungkapkan kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.
Djarot dipermalukan
olitisi senior Partai Nasdem Bestari Barus permalukan Djarot Saiful Hidayat Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan.
Bestari Barus menanggapi soal keterangan Djarot yang meminta Presiden Jokowi untuk evaluasi kinerja dua menteri dari Nasdem.
Bestari Barus tak terima jika Djarot ikut campur dengan reshuffle yang telah dilontarkan Jokowi.
Dajorot ikut menyoroti dua kinerja menteri Nasdem setelah Jokowi memberi sinyal adanya perombakan kabinet atau reshuffle kabinet.
Setelah pernyataan Jokowi, Djarot muncul dan meminta dua menteri kabinet Jokowi untuk dievaluasi.
Kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem.
Bestari menilai evaluasi kinerja seorang menteri bukan wewenang dari suatu partai, melainkan kewenangan seorang Presiden.
"Saya kira evaluasi menteri itu bukan kerjaannya PDIP ya, tapi Pak Presiden," kata Bestar, dikutip dari program Kabar Petang TvOneNews, Minggu (25/12/2022).
Menurutnya, PDIP seharusnya tak ikut campur dalam memberikan penilaian terhadap kinerja menteri.
"Kita harus pahami koalisi ini tidak ada leadernya, jadi menilai kinerja kabinet Jokowi kita serahkan saja ke Pak Jokowi sebagai Presiden."
"Jadi jangan juga kemudian ada partai politik yang ada di dalam koalisi merasa menjadi leader di kolisi itu memberikan penilaian-penilaian," ujar Bestari.
Bestari menuturkan, yang berhak menilai kinerja menteri adalah Presiden dan atau tim yang dibentuk khusus untuk melakukan evaluasi.
"Penilaian itu harusnya dilakukan oleh presiden atau tim presiden yang dibentuk untuk melakukan penilaian tersebut."
"Yang jelaskan bukan Pak Djarot yang ditunjuk," tutur Bestari.
Bestari kemudian menegaskan, reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.
Ia memastikan Nasdem berkomitmen terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Minta 2 Menteri Nasdem Dievaluasi, Demokrat Ingatkan Jokowi soal "Reshuffle"