KPU Luwu Timur Belum Mau Buka Data Parpol Tak Lolos Verifikasi Faktual

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Ari Maryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Rapat koordinasi KPU penyusunan rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Luwu Timur dalam pemilu 2024, Jumat (18/11/2022).

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur enggan memberikan data hasil verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2024.

Khususnya parpol yang dinyatakan tidak lolos pada verifikasi faktual.

KPU Luwu Timur, pada verifikasi faktual masa perbaikan fokus pada tujuh parpol.

Itu diutarakan Komisioner Divisi Hukum KPU Luwu Timur, Adam Safar saat verifikasi faktual hari terakhir di Kantor DPC Hanura Luwu Timur, Kamis (5/12/2022) sore.

"Sisa tujuh yah, karena sudah ada salah satu parpol yang sudah tidak masuk dalam masa perbaikan," kata Adam.
 
Awalnya delapan parpol non parlemen dan parpol baru yang diverifikasi yaitu Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, PSI, dan Partai Ummat.

Komisioner Divisi Teknis KPU Luwu Timur, Muhammad Abu tidak mau menginformasikan parpol yang tak lolos verifikasi faktual.

Abu mengatakan KPU Luwu Timur menunggu penetapan parpol dari KPU pusat pada 14 Desember 2022.

"Kami KPU kabupaten hanya mengikut saja," kata Muhammad Abu, Selasa (12/12/2022).

Komisioner Divisi SDM KPU Luwu Timur, Mulyana Mulkin yang juga dikonfirmasi hanya menjawab singkat.

"Wa pak abu dek," kata Mulyana, Selasa (13/12/2022) malam.

Pun kemudian, ada dugaan indikasi manipulasi data hasil verifikasi faktual parpol yang terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Diberitakan tribun, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berkomitmen mengawal Pemilu 2024.

OMS Sulsel terdiri atas gabungan organisasi masyarakat sipil, individu dan jurnalis yang memiliki komitmen memperjuangkan hak atas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di Sulsel. 

Salah satu anggota OMS yang juga merupakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Muhammad Haedir mengatakan menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses verifikasi faktual partai politik dalam rapat pleno KPU Sulsel.

Sejumlah kejanggalan ditemukan seperti data dan proses verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2024 telah dari awal dilakukan secara tertutup dari ruang masyarakat sipil.

Halaman
12

Berita Terkini