Baca tanpa iklan
Politisi berlatar pengusaha Kadin itu meminta Kementerian PUPR, sebelum menganggarkan kegiatan, harus dipastikan segala permasalahan sosialnya sudah terselesaikan.
"Termasuk mengenai pembebasan lahan agar tidak mengganggu penyerapan anggaran di Kementerian PUPR," kata Andi Iwan Arass.
Sampai dengan bulan November 2022, Kementerian PUPR telah merealisasikan keuangan sebesar Rp 84,3 triliun atau 69,41 persen dari total PAGU tahun anggaran 2022.
Seperti diketahui, tahun ini Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 121,4 triliun.
Jumlah tersebut meningkat hingga Rp 21 triliun bila dibandingkan dengan DIPA awal yakni sebesar Rp 100,59 triliun.
“Untuk saat ini, realisasi pembangunan fisik yang telah dilakukan Kementerian PUPR sebesar 75 persen,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).
Basuki Hadimuljono mengatakan, penambahan PAGU tersebut bersumber dari luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 2,3 triliun.
Kemudian dari percepatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp 7,13 triliun dan penyesuaian Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 11,38 triliun.
Mengingat akhir tahun tinggal sebentar lagi, Kementerian PUPR sudah melakukan sejumlah langkah strategis demi menghabiskan anggaran.
“Pertama, kami akan mengalokasikan anggaran yang berpotensi tidak terserap untuk dialihkan terutama untuk penanganan bencana,” jelas Menteri Basuki.
Kemudian lanjutnya, anggaran akan dioptimalkan untuk penyerapan infrastruktur dengan progres tinggi di mana proyek-proyek tersebut harus selesai pada akhir tahun 2022.(*)