Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mempertanyakan progres serapan anggaran Kementerian PUPR hingga pertengahan November 2022 ini.
Hal itu disampaikan Andi Iwan Darmawan Aras di hadapan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Kompleks Senayan Jakarta Senin (28/11/2022).
Turut hadir pejabat eselon I dan II Kementerian PUPR.
"Saya apresiasi kinerja Kementerian PUPR dalam menyelesaikan berbagai masalah dan pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2022 ini," kata Andi Iwan Aras.
Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan, rencana anggaran proyek fisik Kementerian PUPR tahun 2022 pada angka 79,46 persen.
Sedangkan realisasi fisik hingga pertengahan November 2022 ini baru mencapai 75,04 persen.
"Berarti masih deviasi negatif, sedangkan sisa tahun anggaran ini tinggal satu setengah bulan lagi," kata Iwan Aras.
Andi Iwan melanjutkan, progres penyerapan 96,04 persen, masih dibutuhkan 21 persen untuk dicapai.
"Nilai rupiahnya kurang lebih sebesar Rp25 triliun dari total anggaran Kementerian PUPR kurang lebih Rp30 T belum terserap," kata Iwan Aras.
"Saya yakin Pak Menteri beserta jajaran akan maksimal dengan target yang Bapak telah tetapkan," sambungnya.
Khusus bidang bina marga, Iwan Aras melihat secara detail, penyerapannya lebih rendah, baru 68,5 persen.
Padahal, kata Iwan, salah satu pagu alokasi angggaran cukup tinggi berada di Ditjen bina marga yang mencapai Rp45,9 Triliun dari total anggaran Kementerian PUPR 2022.
Persentasenya kurang lebih 37,86 persen dari total anggaran di Kementerian PUPR.
"Sehingga tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran secara kumulatif," katanya.
Andi Iwan Aras juga menitipkan masalah pembebasan lahan segera diselesaikan Kementerian PUPR dalam sejumlah proyek di berbagai wilayah.
Politisi berlatar pengusaha Kadin itu meminta Kementerian PUPR, sebelum menganggarkan kegiatan, harus dipastikan segala permasalahan sosialnya sudah terselesaikan.
"Termasuk mengenai pembebasan lahan agar tidak mengganggu penyerapan anggaran di Kementerian PUPR," kata Andi Iwan Arass.
Sampai dengan bulan November 2022, Kementerian PUPR telah merealisasikan keuangan sebesar Rp 84,3 triliun atau 69,41 persen dari total PAGU tahun anggaran 2022.
Seperti diketahui, tahun ini Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 121,4 triliun.
Jumlah tersebut meningkat hingga Rp 21 triliun bila dibandingkan dengan DIPA awal yakni sebesar Rp 100,59 triliun.
“Untuk saat ini, realisasi pembangunan fisik yang telah dilakukan Kementerian PUPR sebesar 75 persen,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).
Basuki Hadimuljono mengatakan, penambahan PAGU tersebut bersumber dari luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 2,3 triliun.
Kemudian dari percepatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp 7,13 triliun dan penyesuaian Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 11,38 triliun.
Mengingat akhir tahun tinggal sebentar lagi, Kementerian PUPR sudah melakukan sejumlah langkah strategis demi menghabiskan anggaran.
“Pertama, kami akan mengalokasikan anggaran yang berpotensi tidak terserap untuk dialihkan terutama untuk penanganan bencana,” jelas Menteri Basuki.
Kemudian lanjutnya, anggaran akan dioptimalkan untuk penyerapan infrastruktur dengan progres tinggi di mana proyek-proyek tersebut harus selesai pada akhir tahun 2022.(*)